Dua Tahun Berkhidmat untuk Rakyat di Senayan

 Dua Tahun Berkhidmat untuk Rakyat di Senayan
Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) menikmati ballo didampingi Legislator DPR RI Mukhtar Tompo (kiri) dan Tamsil Linrung (kanan).

Kurang lebih dua tahun, Mukhtar Tompo duduk sebagai Anggota DPR RI. Perjalanan yang cukup singkat, namun telah menorehkan kiprah yang tidak biasa. Ia bukan hanya mempertaruhkan jabatan, melainkan pula nyawa dalam mengemban amanah rakyat dan konstitusi.

Semua itu ia lakukan karena tekad dan semangat pembuktian politisi muda. Ia mengikrarkan diri untuk memberi edukasi ke generasi sebaya dan generasi sesudahnya. Catatan ini sekadar memotret beberapa bagian dari kisah sang politisi putra daerah Turatea.
Jejak Langkah
Mukhtar Tompo, pria kelahiran Balandangan, Tonrokassi Timur – Kabupaten Jeneponto, 10 Juni 1981. Ia masih mewarisi titisan darah I Maddi Daeng Rimakka. Rumpun keluarga besarnya tersebar di Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Gowa, Makassar, hingga Pangkep. Mukhtar menghabiskan masa kecilnya di Jeneponto, beranjak remaja di Maros-Pangkep, dan menetap di Gowa sejak mahasiswa, hingga duduk sebagai legislator DPRD Provinsi Sulsel.
Ia memulai pendidikan di SD Inpres Boyong, Kecamatan Tamalatea. Selanjutnya pada tingkatan SMP menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pesantren Babussalam, Kassi-Jeneponto. Di pesantren inilah Mukhtar muda mulai ditempa dengan pendidikan agama yang cukup kental  nuansa Nahdlatul Ulama (NU).
Setamat Tsanawiyah, Mukhtar hijrah ke rumah pamannya, di Maros. Sedangkan, pendidikannya, ia lanjutkan di Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Sibatua, Pangkep. Semangatnya untuk terus sekolah, membuatnya harus mengayuh sepedanya belasan kilometer setiap hari. Di sekolah inilah, Mukhtar turut aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan perguruan pencak silat Tapak Suci. Di perguruan bela diri Tapak Suci inilah mentalitas keberanian Mukhtar membela kebenaran ditempa. Hingga saat ini, Mukhtar telah meraih gelar Pendekar Kepala di Tapak Suci.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pangkep, Mukhtar melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia Timur (UIT), Makassar. Di kampus, Mukhtar ditempa dalam dapur kaderisasi dan kepemimpinan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain itu, ia juga turut aktif di lembaga kemahasiswaan intra kampus, sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia Timur.
Pasca menyelesaikan kuliah, Mukhtar banyak terlibat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat itulah yang membuat dirinya didorong maju sebagai legislator pada Pemilu 2009. Masyarakat yang mendorongnya beranggapan, kehadiran Mukhtar di DPRD mampu menghasilkan kebijakan dan program Pemerintah yang memihak kepentingan rakyat. Akhirnya dengan sokongan masyarakat kecil, ia dapat duduk sebagai legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2014.
Pada Pemilu 2014, masyarakat kembali meminta Mukhtar maju sebagai calon anggota DPR-RI. Meski berkompetisi pada level tersebut sangat berat, Mukhtar tak ingin mengecewakan aspirasi masyarakat. Dengan bantuan dan gotong royong masyarakat kecil, Mukhtar pun berkompetisi menuju Senayan.
Berdasarkan perhitungan suara tim, Mukhtar telah memenangkan simpati rakyat. Namun hasil akhir perhitungan suara di KPU, yang diduga syarat kecurangan, hanya menempatkan Mukhtar sebagai pemegang suara terbanyak kedua di antara caleg Dapil 1 Partai Hanura.
Gagal ke Senayan, tak membuat Mukhtar patah arang memilih jalan politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia tetap aktif di Partai Hanura, Mukhtar didaulat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura. Ia juga ditugaskan sebagai Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Yuddy Chrisnandi.
Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Dewie Yasin Limpo dalam kasus penyuapan Proyek Listrik Mikro Hidro di Kabupaten Paniai Provinsi Papua dalam APBN 2016, pada tanggal 20 Oktober 2015, DPP Hanura memecat Dewie baik sebagai Anggota DPR-RI, maupun sebagai anggota Partai Hanura. Selain itu DPP Hanura menunjuk Mukhtar Tompo sebagai pengganti Dewie di Senayan. Proses pergantian itu pun tak mulus, butuh waktu kurang lebih enam bulan (Oktober 2015-April 2016). Mukhtar Tompo akhirnya dilantik sebagai anggota DPR-RI pada hari Jumat, 30 April 2016.
Kiprah Sang Legislator
Sebagai legislator, tugas utama Mukhtar Tompo adalah menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran (budgeting), dan legislasi. Tentu tugas pokok tersebut berbeda dengan tugas Bupati atau Gubernur, yang memang diamanhkan sebagai eksekutif, yang memang berperan menjalankan secara langsung program-program pembangunan.
Dalam fungsi pengawasan, Mukhtar sering bersuara kritis dengan mitra Komisi VII, jika mereka tak menjalankan program dalam spirit Nawacita atau keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, ketika Mukhtar harus berhadapan dengan Presdir PT Freeport Indonesia, yang kerap melanggar UU Minerba. Peran pengawasan inilah yang kadang membuat pihak tertentu salah kaprah, Mukhtar dianggap bikin gaduh, atau cari musuh. Padahal, apa yang ia lakukan merupakan bagian dari tugas dan kewajiban yang diperintahkan UU.
Terkait dengan fungsi legislasi, Mukhtar terlibat mewakili Partai Hanura sebagai Panja RUU Minerba, Panja Freeport, Panja Ketenagakerjaan, serta menjadi Pokja dalam penyusunan Undang-Undang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.
Mukhtar juga menjalankan fungsi penganggaran, dengan mendorong anggaran di Kementerian/Lembaga mitra Komisi VII berorientasi pada program yang dirasakan langsung masyarakat, bukan sekadar dihabiskan untuk belanja birokrasi.
Melawan Freeport
Kehadiran PT Freeport di tanah Papua telah lama mendapatkan sorotan publik. Mukhtar Tompo menilai PT. Freeport Indonesia dinilai sudah banyak menipu masyarakat Indonesia. Regulasi energi sering dilanggar. Perusahaan asing ini sering mengekspor mineral mentah tanpa pengolahan di dalam negeri melalui pabrik pemurnian (smelter). Freeport sendiri selalu beralasan pembangunan smelter sedang dalam pengerjaan.
“Freeport ini sudah lama melanggar, tapi selalu terjadi pembiaran. Selain melakukan penambangan, juga melakukan kegiatan ekspor. Padahal, dalam UU disebutkan bahwa perusahaan terkait harus membuat smelter. Di era SBY, kontrak karya dengan PT. Freeport ini diperpanjang secara politis. Tujuannya saat itu jelas, karena masih menunggu niat baik dari Freeport. Makanya diperpanjang dengan berbagai syarat,” jelas Mukhtar.
Di era pemerintahan Jokowi ini, sambung Mukhtar, perpanjangan izin ekspor sudah lima kali. Padahal, sudah ada batas waktu yang diberikan selama satu tahun untuk membangun smelter sejak kesepakatan dibuat pada tahun 2012 dan akan berakhir pada 12 Januari 2017. Freeport tidak juga memanfaat waktu yang diberikan itu.
Setiap kali rapat dengan Komisi VII, Freeport selalu beralasan pembangunan smelter sedang dilakukan. “Rupanya setelah saya fokus dengan menanyakan beberapa poin, jawabannya membuat saya dan teman-teman lain kaget. Kesimpulan saya, Freeport tidak serius dan tidak konsisten,” simpul Mukhtar.
Mungkin karena sikap kritisnya itulah, yang membuat suatu waktu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim naik pitam. Chappy sempat mengeluarkan ancaman terhadap Mukhtar Tompo. Pernyataan ancaman tersebut dikeluarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia, dan PT Petrokimia Gresik. Rapat tersebut berlangsung, Kamis, 9 Februari 2017.
“Awas Kamu! Tunjukkan dimana saya tidak konsisten?”, ungkap Chappy Hakim sambil menunjuk ke dada Mukhtar Tompo. Ancaman itu keluar dari mulut Dirut Freeport, seusai rapat, ketika Mukhtar mendekat untuk bersalaman.
Secara pribadi, Mukhtar tak mempersoalkan perlakuan Dirut Freeport Indonesia ini. Namun bagi Mukhtar, Chappy Hakim tak memahami substansi, dan bersikap emosional. Perlakuan tersebut, sambung legislator Hanura ini, telah melecehkan institusi DPR.
Setelah kejadian tersebut, Komisi VII DPR RI mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam tindakan Chappy Hakim. Bahkan Komisi VII menolak untuk menerima delegasi PT Freeport Indonesia jika Chappy Hakim tidak meminta maaf atas perbuatan tersebut. Berselang beberapa hari kemudian, terdengar kabar, Chappy Hakim memundurkan diri sebagai Presiden Direktur PTFI.
Memang telah banyak politisi dan cendekiawan yang pernah mengkritik kehadiran Freeport, namun biasanya dilakukan secara sektoral. Berbeda dengan Mukhtar, kritik yang ia lontarkan berhasil menyatukan semua kelompok, baik politisi, cendekiawan, maupun aktivis. Bahkan, untuk pertama kalinya, suara seluruh fraksi di DPR RI bulat mendukung sikap Mukhtar. Kiprah Mukhtar ini menjadi sorotan semua media nasional, bahkan media asing sekelas New York Times pun mengulasnya.
Mendorong Pembangunan Bendungan Kareloe
Meski sering bergelut dengan isu-isu nasional, Mukhtar Tompo juga tetap konsen pada sejumlah isu lokal. Salah satunya, mendorong percepatan pembangunan Bendungan Kareloe. Hal ini telah diperjuangkan Mukhtar sejak duduk di DPRD Provinsi Sulsel. Ketika masih duduk di Komisi B DPRD Sulsel, Mukhtar kerapkali melontarkan harapan masyarakat di Dapilnya, agar bisa mendapatkan air yang memadai untuk kebutuhan pertanian. Ketika wacana pembangunan “Bendungan Kelara-Kareloe”, Mukhtar termasuk yang paling aktif memberi dukungan.
Bahkan beberapa kali, ia melakukan kunjungan kerja khusus kesana, dengan mengajak sejumlah wartawan. Menurut Mukhtar, ekspos media terkait bendungan ini sangat penting, agar Pemerintah Pusat menjadikannya sebagai prioritas pembangunan. Selain itu, secara pribadi, Mukhtar juga sering menuangkan harapannya atas pembangunan bendungan tersebut, dengan menulis opini melalui media massa lokal. Tak jarang pula, Mukhtar melontarkan kritik pedas, karena wacana pembangunan bendungan ini, hanya dijadikan komoditas politik, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati).
Upaya yang dilakukan sejumlah kalangan, termasuk kerja keras Mukhtar Tompo untuk mendorong pembangunan bendungan akhirnya menuai hasil. Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan Bendungan Kareloe. Sedangkan Kelara tidak dijadikan lokasi pembangunan bendungan, karena berdasarkan hasil kajian geologis, dianggap tidak memenuhi syarat. Mukhtar sebenarnya meragukan hasil kajian tersebut, namun dengan garansi bahwa manfaat air juga akan dirasakan masyarakat di Jeneponto, ia pun berbesar hati menerimanya. Pembangunan bendungan ini dimulai 2013 dan ditargetkan selesai Desember 2017.
Ternyata perjuangan belum selesai. Proses pembangunan bendungan tidak semulus dugaan awal. Target 2017 gagal terwujud. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah soal pembebasan lahan. Sebagian masyarakat Kareloe merasa dijadikan tumbal pembangunan bendungan, karena tidak diberi ganti rugi yang memadai atas tanah dan rumah mereka yang menjadi lokasi pembangunandibanguni bendungan.
Mukhtar Tompo yang saat ini telah duduk sebagai legislator di DPR-RI kembali terpanggil untuk menjadi “penyambung lidah rakyat”. Di satu sisi, Mukhtar bersyukur karena cita-cita perjuangannya agar masyarakat di Gowa-Jeneponto bisa merasakan manfaat kehadiran bendungan tersebut, akan segera terwujud. Namun di sisi lain, Mukhtar berempati dengan nasib ratusan kepala keluarga yang terlunta-lunta, akibat ulah sejumlah oknum dalam proses pembebasan lahan.
Ketika sejumlah masyarakat Kareloe datang ke DPR RI untuk mengadukan nasib mereka, tanpa pikir panjang, Mukhtar langsung menerima mereka di Gedung Nusantara I DPR RI. Aspirasi yang ia terima, langsung ia suarakan, baik melalui lembaga DPR RI, Kementerian terkait, maupun melalui media massa.
Konsekuensi dari keberpihakan Mukhtar pada masyarakat kecil ini, membuat  sejumlah pihak yang mungkin merasa terganggu kepentingannya, mulai gerah. Ada yang menyerang Mukhtar dengan membuat pernyataan pedas di media massa, yang menuding bahwa Mukhtar tidak mengerti persoalan. Ada pula oknum tokoh politik, yang bahkan melakukan serangan fisik, karena tidak mampu beradu argumentasi. Bahkan, ada Ormas kepemudaan yang melakukan demonstrasi tak beretika, di kediaman pribadi Mukhtar.
Tindakan intimidasi dan teror itu, tidak membuat Mukhtar kehilangan nyali untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Masalah Bendungan Kareloe saat ini sudah menjadi prioritas pembahasan di DPR RI. Bahkan telah diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat di sekitar lokasi pembangunan bendungan. Kemungkinan besar DPR RI akan membentuk tim khusus untuk menelusurinya.
Memperjuangkan Blok Karaeng
Selain memperjuangkan Bendungan Kareloe, Mukhtar Tompo juga menuai apresiasi publik, karena kiprahnya dalam mendorong Blok Karaeng sebagai salah satu kawasan eksplorasi Migas nasional.
Ketika didaulat menjadi Juru Bicara Fraksi Partai Hanura pada Sidang Paripurna DPR-RI tentang Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 (26 Mei 2016), Mukhtar menyoroti perlunya transformasi pendapatan negara selain sektor pajak.  Pemerintah belum memiliki strategi untuk membuka kawasan-kawasan eksplorasi migas baru, bahkan terkesan mengabaikan potensi kawasan eksplorasi yang pernah ditemukan.
Mukhtar mencontohkan, Blok Karaeng yang pernah ada di Kabupaten Jeneponto, satu-satunya Kabupaten yang masih dikategorikan tertinggal di Sulawesi Selatan. Padahal jika potensi minyak tersebut diekplorasi, dapat merubah status Jeneponto. “Kedepan, saya bercita-cita Jeneponto bukan sekadar dikenal karena keterbelakangannya, melainkan juga karena sumbangsihnya sebagai salah satu pilar energi nasional. Inilah yang ingin saya dorong dengan memperjuangkan Blok Karaeng,” pungkas Mukhtar.
Sebenarnya sejak duduk di DPRD Provinsi Sulsel, Mukhtar telah mengetahui soal Blok Karaeng. Namun keterbatasan kewenangan dan akses, ia belum bisa berbuat banyak mendorong hal tersebut. Beberapa minggu setelah dilantik, Mukhtar bertemu dengan Bupati Jeneponto Bapak Ikhsan Iskandar, dan mendiskusikan soal Blok Karaeng ini. Ternyata kami memiliki visi yang sama untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi Blok Karaeng.
“Setelah pertemuan dengan Bupati Jeneponto, saya mulai meminta data yang berhubungan dengan Blok Karaeng ke sejumlah Kementerian/Lembaga. Saya menelusuri kembali jejak Blok Karaeng yang pernah ada pada tahun 1980-an. Selain menelusuri data lama, saya juga  meminta Kementerian/ Lembaga terkait untuk melakukan riset ulang di kawasan Blok Karaeng,” pungkas Mukhtar.
Selain itu, Mukhtar menyurati sejumlah lembaga, antara lain Ditjen Migas ESDM, Balai Geologi ESDM, Balitbang ESDM, Dirut Pertamina, dan Kepala BPPT mempertanyakan soal potensi minyak di Blok Karaeng. Mukhtar juga selalu mempertanyakan perkembangan Blok Karaeng, baik melalui pertemuan formal dalam sidang DPR, maupun dalam pertemuan informal dengan lembaga–lembaga tersebut. Isu Blok Karaeng pun ia dorong menjadi agenda Komisi VII DPR RI.
Pada tanggal 6 Juni 2016, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM memberikan titik terang soal Blok Karaeng. Dalam suratnya bernomor: 6854/13/DMEW/2016, Ditjen Migas menyampaikan bahwa Blok Karaeng menjadi salah satu dari lima Wilayah Kerja Migas yang akan ditawarkan kepada para investor pada tahun 2017.
Kejelasan rencana eksplorasi Blok Karaeng, kembali diungkapkan Dirjen Migas pada tanggal 8 Mei 2017, dengan mengundang Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar dan Anggota DPR RI Mukhtar Tompo, untuk mempresentasikan rencana lelang Blok Karaeng pada tahun 2017.
Bahkan Mukhtar telah bertemu bertiga dengan Menteri dan Wamen ESDM, Ignatius Jonan dan Archandra Tahar. Menteri ESDM telah menugaskan Archandra untuk memimpin langsung upaya pencarian investor baik dalam maupun luar negeri. Berbekal pengalaman Archandra di bidang perminyakan di luar negeri, kehadiran Blok Karaeng diharapkan tak lama lagi akan terwujud.
Penegasan tentang Blok Karaeng sebagai salah satu dari 5 Wilayah Kerja Prioritas Nasional untuk dieksploitasi dan dieskplorasi dipertegas oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika berkunjung ke Jeneponto, 9 Mei 2018.
Karya Nyata untuk Rakyat
Selain kiprah di atas, dalam waktu dua tahun di Senayan, Mukhtar Tompo juga telah memberikan sejumlah kontribusi maksimal bagi masyarakat di Daerah Pemilihannya. Ia telah berkontribusi memfasilitasi adanya akses listrik ke beberapa dusun dan desa. Mukhtar juga telah menginisiasi program Penerangan Jalan Umum, berupa pembangunan ratusan lampu jalan bertenaga surya.
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar mendorong program Kementerian ESDM berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kabupaten Takalar. Bersama mitra kerjanya PT PLN, Mukhtar terlibat aktif dalam memperjuangkan peningkatan rasio elektrifikasi terutama di Selatan-selatan.
Mendorong pembangunan pusat energi baru dan terbarukan juga menjadi konsen Mukhtar Tompo. Di Komisi VII, ia sangat getol mendorong percepatan pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Bayu di Sidrap dan Jeneponto.
Tak hanya itu, Mukhtar juga menggandeng Badan Geologi Kementerian ESDM untuk membangun belasan sumur bor di sejumlah kawasan kering di Kabupaten Jeneponto. Kiprah Mukhtar tersebut mendapatkan apresiasi dari Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Itulah alasan, mengapa Menteri Jonan langsung bersedia diajak oleh Mukhtar untuk meresmikan sumur bor di Jeneponto (09 Mei 2018). Hasil kunjungan sang menteri akhirnya berbuah manis. Potensi pohon Lontara berlimpah yang dimiliki Jeneponto dilirik Jonan untuk dijadikan Etanol, bahan baku pembuatan BBM. Jika program ini terwujud, maka lapangan kerja dalam jumlah besar akan terbuka bagi masyarakat Jeneponto.
Bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Mukhtar juga merintis pembangunan industri garam farmasi di Jeneponto. Hal ini merupakan ikhtiar Mukhtar menjawab ironi, negeri maritim pengimpor garam. Kerjasama lain dengan BPPT adalah riset dan inovasi agar jagung Koasa (jagung khas Jeneponto) bisa dipanen lebih cepat, tahan hama, lebih padat dan besar.
Saat ini BPPT telah mengembangkan beras analog dari jagung, singkong dan sagu. Beras dengan indeks glikemik rendah ini cocok untuk penderita diabetes dan mereka yang menjalani gaya hidup sehat. Mukhtar telah meminta BPPT untuk mengembangkan beras tersebut, dengan bahan baku jagung Koasa.
Selain BPPT, Mukhtar juga mengajak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengembangkan potensi alam Jeneponto. Telah dilakukan beberapa kali diseminasi teknologi tepat guna bagi masyarakat. Mulai dari pembuatan pupuk, pakan ternak, hingga diseminasi pembibitan tanaman unggulan. Saat ini LIPI sedang membuat prototipe minuman tradisional ballo dalam kemasan, berupa ballo kaleng.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga digandeng Mukhtar untuk membangun daerah. Puluhan motor sampah telah didistribuskan ke masyarakat untuk mendukung kebersihan lingkungan. Saat ini juga, telah dirintis pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng.
Di bidang peternakan, Mukhtar Tompo bekerjasama dengan Kemenristekdikti, melalui Universitas Hasanuddin, untuk mewujudkan Jeneponto Sentra Kuda. Mukhtar prihatin, Jeneponto sering diasosiasikan dengan simbol kuda, namun Jeneponto tida memiliki sentra peternakan kuda unggulan.
Program-program Mukhtar tidak hanya merambah daratan, melainkan juga potensi sumber daya kelautan. Tidak tanggung-tanggung, ia mengajak mitra kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memiliki teknologi penginderaan jarak jauh, agar membantu nelayan mencari ikan, dengan teknologi satelit. Ratusan nelayan telah dilatih khusus dalam program ini.
Untuk mendorong percepatan pembangunan SDM dalam pembangunan daerah, Mukhtar mendirikan Yayasan Lontara Madani  Mukhtar Tompo merintis beridirinya Kampus Institut Teknologi Turatea (ITT). Saat ini, Kampus ITT sedang menunggu izin operasional dari Kemenristekdikti. Untuk menunjang SDM tenaga pengajar dan fasilitas belajar, ITT telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Universitas Hasanuddin, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Mukhtar memiliki visi agar Kampus ITT dapat menjadi kiblat pengembangan teknologi di Kawasan Timur Indonesia.
Kampus ITT ini merupakan salah satu artikulasi gerakan pencerahan dari Yayasan Lontara Madani (YLM), yang didirikan Mukhtar. YLM saat ini juga merintis pendirian klinik pratama bagi masyarakat tidak mampu. Sebagai langkah awal, YLM telah memiliki dua unit ambulans, yang bergerak di Kabupaten Jeneponto dan Gowa. Ambulans ini diharapkan dapat memberikan aksesibilitas bagi masyarakat masyarakat di daerah pedalaman untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.
Tatkala catatan ini dibuat, Mukhtar Tompo masih sedang dan terus berbuat bagi masyarakat. Indonesia masih akan memiliki masa depan cerah dengan kehadiran politisi muda sepertinya. Terus berjuang Bung Mukhtar!
 
 

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *