POROSMAJU, MAKASSAR- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menyinggung pegawai atau Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik. Dalam pidatonya, Syahrul menegaskan ASN merupakan aparat negara, bukan aparat partai.
“ASN bukan aparat politik, bukan petugas partai, melainkan petugas negara,” ujar Syahrul dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN, di Novotel Hotel Makassar, Selasa, 12 Desember 2017.
Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan bahwa ASN yang baik adalah abdi negara yang berpihak dan melayani rakyat. Pemerintah dan ASN merupakan satu kesatuan dalam melayani masyarakat.
“Pemerintahan yang baik ialah yang berpihak pada rakyat dan tidak mementingkan diri sendiri,” ujar Syahrul.
Syahrul berharap, adanya perubahan kepemimpinan dalam waktu dekat ini tidak memengaruhi kinerja ASN untuk menjalankan tugas-tugasnya. Syahrul juga menjelaskan bahwa program-program yang baik harus tetap dilanjutkan meskipun terjadi pergantian kepempinan. Hal ini karena pemerintah tetap satu meski terjadi pergantian pemimpin.
“Karena pemerintah itu sifatnya ‘satu’, misalnya, masa jabatan saya berakhir, peran gubernur harus tetap jalan. Begitu pun dengan program-program yang telah dijalankan sebelumnya,” paparnya.
Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN ini turut dihadiri oleh Ketua KASN, Sofian Effendi, Kepala BKD sulsel, Ashari F Radjamilo, Anggota KASN, serta bupati/walikota se Sulsel.
