POROSMAJU.COM, MAKASSAR, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan adanya peningkatan inflasi di Sulsel pada tahun 2017.
Direktur Eksekutif BI Sulsel, Bambang Kusmiarso, membeberkan, di Sulsel, inflasi yang terjadi dalam kurun waktu periode Januari-Desember 2017 sebesar 4.44%.
“Inflasi Sulsel di tahun 2017 tercatat 4,44 %, lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 3,61%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan Sulsel tertinggi dicatat oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 6,07 %,” jelas Bambang, Kamis, 3 Januari 2018 di Kantor Perwakilan BI Sulsel di Makassar.
Inflasi tahunan tertinggi selanjutnya diikuti kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 4,85%, Sandang 4,66% dan inflasi kelompok bahan makanan sebesar 3,29%.
Secara keseluruhan, inflasi di tahun 2017 terutama berasal dari barang yang harganya diatur pemerintah (administered prices) sebesar 10,96%, kemudian inflasi inti (core inflation) 3, 42%, dan inflasi komponen bergejolak (volatile food) sebesar 2,49%.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi inflasi volatile food jauh lebih rendah yang pada tahun 2016 sebesar 6,41%.
Sementara itu, khusus untuk bulan Desember, inflasi Sulsel tercatat sebesar 1,04%. Faktor pendorong inflasi tersebut terutama berasal dari kenaikan harga bahan makanan yaitu 2,59%.
Faktor selanjutnya berasal dari kelompok sandang, 1,31% dan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar sebesar 0,63%, serta kelompok kesehatan sebesar 0.63%.
Daerah Parepare tercatat sebagai daerah penyumbang inflasi terbesar untuk bulan Desember, yaitu sebsar 1,11%.
“Kenaikan inflasi Desember 2017 tertinggi terjadi di kota Parepare yaitu sebesar 1,11%. Kenaikan di kota Parepare didorong oleh komoditas beras dan telur ayam ras,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa daerah penyumbang inflasi tertinggi diantaranya Makassar (1,09%), Palopo (0,93%), Bone (0,63%), dan Bulukumba (0,30%).
Komoditi peyumbang yang muncul di kota-kota tersebut, ungkap Bambang, adalah beras, bandeng, telur ayam ras, emas perhiasan, dan angkutan udara.
Sementara itu, ketika ditanya perihal upaya penurunan inflasi, pihak BI mengaku bahwa secara keseluruhan inflasi Sulsel banyak disebabkan oleh sektor yang dikendalikan pemerintah.
Hal ini memerlukan upaya lintas sektoral karena kebanyakan bagian isu nasional, bukan bersifat kedaerahaan.
“Kalau dilihat dari komponen penyebabnya untuk inflasi di 2017 banyak berasal dari kelompok administered prices. Yang disebut sebagai administered prices adalah kelompok barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti tarif listrik, angkutan udara, perpanjangan stnk, ini yang terjadi Sulawesi Selatan,” ujar Bambang.
Meski demikian, BI mengaku akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait persoalan inflasi yang terjadi di daerah-daerah. Selanjutnya, di tahun 2018, BI menargetkan agar inflasi berada di kisaran 3,5%±1%.
Selain itu, ke depannya BI juga mencoba melakukan pengendalian inflasi yang akan difokuskan pada 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi untuk mengarahkan ekspektasi.
