POROSMAJU.COM, MAKASSAR, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulselbar, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sulsel, hari ini secara resmi menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Kepala Daerah se Sulsel kepada KPU Provinsi Sulsel, di Graha IDI Sulsel, Selasa, 16 Januari 2018.
IDI secara resmi menyerahkan hasil pemeriksaan kepada KPU masing-masing daerah. Tercatat 12 daerah termasuk pemilihan Gubernur Sulsel. Hanya Enrekang yang belum karena saat ini sedang perpanjangan karena hanya ada satu calon.
“Untuk Pilkada kabupaten/kota baru sebelas daerah, yang belum itu Enrekang, kemudian Pilgub. Jadi semuanya dua belas berkas,” ujar dr. Muhammad Ichsan Mustari Ketua IDI Sulselbar.
IDI sendiri mengaku hanya sampai pada tahap pemeriksaan dan menyerahkan hasil ke KPU. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diumumkan masing-masing KPU.
Hal menarik justru hasil pemeriksaan BNN. Sebagaimana yang disampaikan Jamaluddin, Kabid Pencegahan dan Penaggulangan BNNP Sulsel, tercatat ada 5 berkas pemeriksaan dari 5 calon kepala daerah yang dikirim ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.
“Ada lima dari daerah. Kesimpulannya nanti ke KPU karena secara tertulis kami serahkan ke KPU hari ini. Jadi nanti yang berhak menyampaikan secara umum itu KPU,” ujar Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, lima paslon tersebut di dalam pemeriksaan terindikasi obat-obat yang masuk dalam daftar zat yang harus dilakukan pemeriksaan secara lanjut.
“Ada indikasi karena minum obat – obatan. Kan alat kita mendeteksi enam, morvin, ekstasi, sabusabu, ganja dan benso. Benso ini obat-obatan. Misalnya, minum obat batuk, itu bisa saja terdeteksi. Seperti itu, jadi kita bawa ke Jakarta itu untuk mengetahui jenis obat apa. Presetamol saja itu bisa terdeteksi,” katanya.
Jamaluddin menjelaskan bahwa meski itu bukan Narkotika, tetapi sesuai dengan aturan BNN maka harus dikirim ke Jakarta.
“Walaupun bukan jenis narkotika, manakala ada positif, tindaklanjutnya kita periksa ke Jakarta,” ujarnya.
Akan tetapi, Jamaluddin tidak menyebut nama kandidat dan asal daerah yang berkasnya dikirim ke Jakarta.
“Siapa namanya dan daerah mana saya tidak bisa sebutkan. Kita hanya melaporkan biarkan KPU yang sampaikan,” ungkapnya.
