POROSMAJU.COM, MAKASSAR – Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Abd. Rahman Bando, mengeluhkan minimnya anggaran kelautan untuk dinas yang ia pimpin. Hal ini berdampak pada ketersediaan fasilitas untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia.
Ia membeberkan, Pemerintah Kota Makassar hanya mampu menyiapkan tambatan kapal di sepanjang dermaga, sementara pengembangan PPN Untia harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas pendukung.
“Padahal fasilitas penunjang di Untia tidak terlalu sampai memakan anggaran ratusan miliar,” keluh Rahman, Selasa 6 Maret 2018.
Sayangnya, ada penurunan anggaran untuk dinas perikanan dan pertanian pada tahun 2018, sehingga pihaknya tidak mampu menyiapkan fasilitas pendukung di lokasi tersebut.
“Tetapi, alhamdulillah, melalui rapat koordinasi dengan kementerian kelautan beberapa waktu yang lalu, mereka siap membantu kami dalam menyiapkan fasilitasnya. Semuanya dikerjakan oleh mereka, anggarannya Rp27 miliar,” kata Rahman.
Rahman juga menyampaikan, masyarakat seringkali mengeluhkan infrastruktur di pelabuhan tersebut, terutama akses jalan yang masih belum teraspal.
“Masih ada sekitar 1,2 kilometer jalanan yang belun teraspal. Kita sudah koordinasi PU, katanya itu akan menjadi prioritas mereka. Bahaya juga pengendara motor bisa terpelincir karena jalan itu penuh lumpur,” ujarnya.
Selain kebutuhan infrastruktur mendesak, Rahman juga mengatakan, PPN Untia sampai saat ini belum memiliki tempat pengisian bahan bakar kapal. Demikian pula untuk sarana air bersih dan beberapa fasilitas penunjang lainnya.
“Termasuk kita usulkan pabrik pemecah bongkahan es. Selama ini pabrik yang kita punya hanya bisa memproduksi 1,5 ton es per hari,” tuturnya.
PPN Untia ini, beber Rahman, akan disiapkan untuk menjadi pelabuhan ikan terbesar yang bisa menampung kapal berbuatan hingga 100 GT.
“Sementara kalau kapal begitu butuh es sekitar 1 ton, kalau produksinya hanya 1,5 ton, berarti hanya 1 kapal yang bisa kita layani per hari,” jelas Rahman.
