SINJAI, POROSMAJU.com– Soal beredarnya isu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anggota komisi V akan mengusulkan pembuatan Surat Izim Mengemudi (SIM) tidak lagi dilibatkan pihak Polri, akan tetapi melainkan Kemenhub.
Hal itu membuat ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sinjai Selatan Jusman Ahmad angkat bicara.
Menurutnya, kata dia, wacana ini muncul karena pasti ada beberapa faktor, jadi wacana ini harus dikaji secara mendalam, jadi harapan saya pembuatan SIM itu tetap kami dukung dikembalikan ke Polri.
“Kami tetap mendukung kalau pembuatan SIM tetap dikembalikan ke Polri,” tegasnya. Kamis (6/2/2020).
Lanjut Jusman, kalau pembuatan SIM diambil alih oleh Kemenhub tentu ada regulasi dan aturan baru yang muncul, kemudian pasti butuh anggaran yang lebih besar lagi.
“Jadi kami anggap itu pemborosan anggaran apabila pembuatan SIM dialihkan ke Kemenhub, kalau itu yang terjadi maka kami mengangga terjadi pemborosan anggaran,” jelasnya.
Jusman juga selaku Kader HMI yang dikenal penggiat kontrol sosial mengatakan bahwa selama ini kinerja Polri dalam pembuatan SIM sangat baik dan memudahkan masyarakat dalam pengambilan SIM.
JUMARDI.
