POROSMAJU.COM, MAKASSAR – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Muhammad Fepi, kembali mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Setiawan Aswad.
Agar dapat bekerja secara profesional dan memperhatikan segala permasalahan yang timbul pada Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMAN/SMKN tahun ajaran 2022-2023 di Sulsel.
Termasuk persoalan zonasi, yang dimana masih penuh dengan persoalan, diduga semakin maraknya pemalsuan data berupa praktek jual beli kartu keluarga (KK).
“Kami di IPM Sulsel dari kemarin selalu menyoroti beberapa persoalan pendidikan di Sulsel bahkan kami sudah menyampaikan itu ke Kadisdik langsung, termasuk persoalan zonasi di tiap PPDB, yang dirasa masih menimbulkan problem pelajar,” ujar, Fepi sapaan akrabnya.
Termasuk juga ia soroti soal kuota zonasi yang terkesan ambigu, sebab kuota yang dianggap dikurangi tapi sebenarnya tidak.
“Jalur zonasi akan dibuka pada sesi terakhir, dengan besaran kuota 50%, jika kuota jalur lainnya seperti afirmasi dan prestasi tidak terpenuhi, akan dialihkan menjadi kuota jalur zonasi, maka hak tersebut tidak mutlak 50%, bisa saja lebih tinggi dari kuota sebelumnya, kan sama saja,” ungkapnya.
Ia menganggap seolah sistem zonasi melanggar hak pelajar terkait kebebasan memilih dan mengakses pendidikan yang bermutu.
“Tentu dari hal tersebut, kita pasti akan kembali membahas sesuai UU sistem pendidikan Nasional, nomor 20 tahun 2003, pasal 5 (1), bahwa warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan bermutu, maka itu perlu di realisasikan,” lanjutnya.
Terkahir, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tersebut pun, mengingatkan, bahwa penerapan zonasi itu perlu di barengi dengan kualitas pembangunan sarana dan prasarana di seluruh sekolah yang ada.
“Spirit zonasi tentu persoalan pemerataan siswa di sekolah-sekolah yang ada, tetapi juga perlu di barengi pemerataan mutu pendidikan dan pembangunan sarana yang memadai, agar pelajar nyaman,” tuturnya.
Admin.
