Porosmaju.com, Makassar — Ruang digital mengubah cara publik memahami realitas. Ukuran “kebenaran” kerap bergeser menjadi ukuran “viral”, siapa yang paling cepat, paling memantik emosi, dan paling mudah dibagikan. Situasi itulah yang menjadi benang merah diskusi publik “Bijak Klik, Bijak Share dengan Fikih Informasi” di Aula Teater I Gift, Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Acara tersebut digelar mahasiswa Kelas V B Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh Makassar berkolaborasi dengan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel.
Diskusi memetakan problem informasi dari tiga sudut yang saling menguatkan: etika keislaman melalui fikih informasi, disiplin verifikasi dalam kerja jurnalistik, serta kritik struktural terhadap algoritma yang menggerakkan ekonomi perhatian. Para pembicara menegaskan, tantangan tidak selesai pada slogan moral “jangan sebar hoaks” karena ekosistem digital hari ini memungkinkan manipulasi, mendorong konten ekstrem, dan memelihara budaya ketergesaan.
Dalam pengantar kegiatan, Wakil Dekan IV FISIP Unismuh Abd Gafur M.A.P., menekankan bahwa dunia digital bukan lagi pelengkap bagi mahasiswa, melainkan “habitat kedua” yang membentuk kewargaan baru. Karena itu, mata kuliah “Fikih Informasi” dihadirkan sebagai bagian dari penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, sekaligus respons terhadap kenyataan bahwa mahasiswa adalah generasi yang hidup simultan di ruang nyata dan ruang maya.
Tabayyun sebagai etika sosial
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan Prof Dr Arifuddin Ahmad menempatkan fikih informasi sebagai perangkat etika yang harus berhadapan dengan teknologi yang kian canggih. Ia menyinggung integrasi kecerdasan artifisial, internet of things, dan perangkat komputasi yang membuat hampir semua hal dapat direkam, direplikasi, bahkan ditiru—termasuk suara dan identitas seseorang.
Dalam konteks itu, Arifuddin menegaskan tabayyun sebagai prinsip sentral. Tabayyun, menurut dia, bukan sekadar kebiasaan personal mengecek kabar, melainkan etika sosial. Dampaknya meluas karena informasi keliru dapat mencelakakan orang lain dan memicu ketidakadilan.
Ia juga mengusulkan cara pandang metodologis: tradisi ilmu hadis, terutama mekanisme verifikasi perawi melalui isnad, bisa menjadi inspirasi etis di era digital. Pola pikir isnad, kata dia, mendorong pertanyaan berlapis: siapa sumbernya, bagaimana rantai transmisi informasi, dan seberapa kredibel penyampainya.
Arifuddin mendefinisikan fikih informasi sebagai kajian hukum, etika, dan tanggung jawab terkait penerimaan, pengolahan, serta penyebaran informasi menurut syariat. Namun ia mengingatkan fikih tidak boleh dipersempit menjadi daftar hukum normatif yang berhenti pada halal-haram. Orientasinya harus kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat—sejalan dengan maqashid syariah.
Ia menggarisbawahi dua persoalan yang berulang di ruang digital: pemotongan konteks dan pelanggaran privasi. Potongan video atau kalimat yang dicabut dari konteks kerap memicu salah paham, sedangkan penghormatan pada privasi dan martabat manusia merupakan pagar yang tidak boleh roboh. “Bijak share”, dalam kerangka itu, bukan sekadar slogan; bahkan konten yang benar pun belum tentu layak disebarkan bila mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.
Disiplin redaksi
Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur AS Kambie M.Si membawa diskusi ke ranah praktik: bagaimana informasi diproduksi, disaring, dan dipertanggungjawabkan dalam kerja jurnalistik. Ia menyebut perubahan ekosistem komunikasi bergerak begitu cepat sehingga strategi yang baru dirancang dapat segera usang.
Menurut Kambie, problem publik digital adalah ketergesaan. Keinginan membagikan sesuatu dengan segera sering mengalahkan kebutuhan memahami konteks dan memeriksa validitas. Karena itu, ia menekankan disiplin dasar redaksi: cek dan cek lagi. Informasi dari media sosial atau percakapan tidak boleh berhenti pada satu sumber; harus dilakukan pemeriksaan ulang melalui sumber lain yang relevan.
Kambie menyinggung mekanisme internal ruang redaksi: ada urutan kerja dan standar verifikasi sebelum sesuatu menjadi berita. Informasi meragukan, kata dia, tidak layak dipublikasikan. Ia menegaskan lebih baik mengakui tidak tahu ketimbang menyebarkan kabar yang kelak terbukti keliru. “Sekali salah, kepercayaan bisa hilang,” ujarnya.
Masalah algoritma
Sementara itu, Hadisaputra menyoroti dimensi struktural: algoritma. Ia membedakan problem kultural—seperti tabayyun, berpikir kritis, dan kebiasaan memilah, dengan problem struktural berupa arsitektur platform yang membentuk perilaku publik. Dimensi struktural ini, menurut dia, sering membuat manusia “tidak kuasa” karena pilihan individual terus-menerus ditarik oleh mesin rekomendasi.
Hadi menyebut logika viralitas sebagai logika ekstremitas. Konten yang berada di titik ekstrem, baik ekstrem tekstual maupun ekstrem liberal, cenderung lebih “laku”, sementara pesan moderat atau wasatiyah kerap kalah bersaing dalam mesin rekomendasi yang menyukai konflik, sensasi, dan keterlibatan tinggi. Ia menyebutnya sebagai kegundahan tentang masa depan, sekaligus tantangan bagi fikih informasi agar mampu merespons perubahan.
Dari etika ke ekosistem
Jika dirangkum, ketiga narasumber bertemu pada satu kesimpulan: ruang digital memerlukan disiplin etik yang bertingkat. Tabayyun mesti menjadi etika sosial yang menjaga martabat manusia; verifikasi harus dipraktikkan sebagai prosedur, bukan nasihat; dan pada saat yang sama, publik perlu menyadari bahwa algoritma ikut menentukan apa yang dianggap penting.
Di lingkungan kampus, mata kuliah “Fikih Informasi” tidak hanya diarahkan membentuk perilaku bermedia sosial yang santun, tetapi juga memperkuat kompetensi akademik: riset, penulisan, dan kerja literasi yang bisa dibuktikan lewat luaran nyata. Pada akhirnya, “bijak klik, bijak share” dimaknai sebagai kemampuan menahan diri di tengah sistem yang mendorong ketergesaan, menghidupkan tabayyun, mempraktikkan verifikasi, dan memahami bahwa badai terbesar sering datang dari viralitas yang digerakkan algoritma.
