POROSMAJU.COM, MAKASSAR – Beberapa Lembaga Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Raya yang bergabung di Aliansi Mahasiswa Wija’ to Luwu turun ke jalan guna menanggapi polemik dalam Tatanan Pemerintahan, Senin 18 April 2022 di Depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar.
Aliansi Mahasiswa Wija’ to Luwu dikoordinasi oleh delapan Lembaga IPMIL Raya Independen yang berada di Kota Makassar berasal dari kampus Universitas Bosowa, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Fajar, Universitas Megarezky dan Politeknik Negeri Ujung Pandang serta Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
Aliansi Mahasiswa Wija’ to Luwu membawa tujuh tuntutan masing-masing terhadap Isu Nasional dan Daerah yang dinilai terdampak efek buruk bagi masyarakat terkhusus Sulsel dan Luwu Raya yakni:
Isu Nasional
1. Menolak Kenaikan PPN 11%
2. Ketimpangan Ekonomi
3. Kelangkaan & Kenaikan BBM
4. Tumpas Mafia Minyak Goreng
5. Copot Menteri yang Gombar-gemborkan 3 Periode dan Penundaan Pemilu
6. Wujudkan Reformasi Agraria
7. Evaluasi Kinerja Aparat dalam Pengamanan Demonstrasi
Isu Daerah
1. Menyikapi Mafia Tanah
2. Kriminalisasi Aktifis Lingkungan
3. Cabut MDOB Luwu Tengah
4. Menyikapi Kelangkaan Pupuk Subsidi
5. Peran Pemprov Mereduksi Konflik Organda
6. Hentikan Eksploitasi Tanah
7. Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sekedar diketahui, Massa Aksi yang berkumpul dan memulai titik di Camp IPMIL Raya Universitas Muslim Indonesia tepatnya pukul 14.30 WITA dengan melakukan long march sampai ke titik aksi di Depan Gedung DPRD Provinsi Sulsel.
Massa Aksi yang sampai di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekitar pukul 15.30 WITA dengan menyanyikan Lagu Perjuangan, Orasi Ilmiah dan penyampaian Puisi dilakukan oleh beberapa perwakilan dan tiap-tiap Lembaga IPMIL Raya sebagai bentuk aspirasi terhadap pemerintah
Sekitar pukul 16.30 WITA, salah satu perwakilan yakni Syahruddin Alrif selaku Anggota DPRD Provinsi Sulsel yang juga sebagai Wakil Ketua 1 dari Fraksi Nasdem nengambil sikap untuk menemui dan menyikapi tuntutan dari Aliansi Wija’ to Luwu.
Deni Arifin selaku Koordinator Humas Aliansi Wija’ to Luwu mengatakan bahwa dalam demostrasi sempat terjadi penolakan terhadap salah satu perwakilan Anggota DPRD Sulsel yang menemui kami, karena aliansi mengharapkan Ketua DPRD Provinsi Sulsel yang mau akan menemui kami.
“Namun setelah melakukan kesepahaman akhir, kami sepakat untuk dibawa masuk ke dalam ruang aspirasi untuk menyampaikan tuntutan kami,” kata Deni.
“Dialog yang berlangsung selama hampir 1 jam itu cukup mencekam karena aliansi menuntut untuk tetap menghadirkan Ketua DPRD Provinsi Sulsel, namun ada beberapa alasan yang saya pikir tidak patut di perdengarkan kepada kami yakni Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel mengatakan bahwa Ibu Ketua DPRD Sulsel enggan menemui kami dengan alasan sibuk,” tambahnya.
Setelah kurang lebih 1 jam melakukan dialog bersama Wakil Ketua 1, Staf DPRD dan delapan perwakilan Lembaga serta TNI/POLRI, akhirnya Staf DPRD Sulsel mengatakan kami menerima semua tuntutan adik-adik aliansi dan akan kami bahas bersama di rapat DPRD,” ungkap Staf DPRD Sulsel tersebut.
Yandi selaku Jendral Lapangan sangat menyayangkan pernyataan dari Staf DPRD dan membuat massa aksi tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan karena menurut mereka sudah sering terjadi ketika aspirasi mereka diterima begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Kami tidak begitu saja menerima karena mengingat aksi tanggal 11 April kemarin kasusnya seperti ini, kami menyampaikan aspirasi yang dibawa ke dalam ruangan DPRD dan setelah itu tidak ada tindakan selanjutnya. Jika tuntutan yang kami bawa ini tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi berjilbab jilid,” ungkap Jendral Lapangan.
“Kemudian indikator kemajuan suatu wilayah dapat diukur dari kemapanan pendidikannya, sebab ketika pendidikan maju (layak) maka yakin dan percaya wilayah itu akan maju pula,” tutupnya.
(Fitrah)
