POROSMAJU.COM, MAKASSAR — Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) II dan Mudzakarah Perhajian II di Ruang Theater I-Gift, Menara Iqra’ Unismuh Makassar, Ahad, 23 November 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WITA ini menjadi ruang konsolidasi besar bagi pembahasan transformasi penyelenggaraan haji nasional dan penguatan kelembagaan perhajian Muhammadiyah.
Salah satu agenda penting dalam acara ini yakni penyerahan SK KBIHU Subulussalam dari Kementerian Agama RI kepada PWM Sulawesi Selatan, yang menandai semakin kuatnya struktur kelembagaan perhajian Muhammadiyah di tingkat wilayah.
Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia, Dr. Hj. Dahlia Patiung, yang menegaskan bahwa rakorwil ini bukan hanya ajang koordinasi rutin, tetapi momentum untuk meneguhkan kesiapan Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan besar tata kelola haji. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk memastikan pelayanan jemaah berjalan semakin baik dari tahun ke tahun.
Ketua LPHU PWM Sulsel, Dr. Ilham Hamid, menyoroti makna pelayanan dalam ibadah haji melalui pengalamannya sendiri saat bertugas sebagai petugas konsumsi. Ia menceritakan bagaimana para akademisi, profesor, dan pemimpin Muhammadiyah bekerja tanpa membawa identitas jabatan. “Di tanah suci tidak ada gelar, yang ada hanya pelayan umat,” ujarnya.
Ia juga menekankan tiga fokus penguatan: pembenahan KBIHU, kemitraan dengan travel milik kader, serta pentingnya regulasi yang kuat dalam pengelolaan haji dan umrah. LPHU Sulsel kini telah menyiapkan KBIHU Subulussalam dan memperluas jejaring kerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penguatan ekosistem haji.
Berjihad sebagai Petugas Haji
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof. Dr. K.H. Ambo Asse, dalam sambutannya menekankan bahwa ibadah haji adalah puncak kepasrahan seorang Muslim. Karena itu, petugas haji harus memahami tugasnya sebagai bentuk jihad pelayanan.
Prof. Ambo menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan jemaah haji tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh niat yang lurus. “Niatkan sebagai ibadah. Ketika kita melayani jemaah, itu berarti kita sedang melayani tamu-tamu Allah,” kata Guru Besar yang juga dikenal aktif dalam pembinaan persyarikatan itu.
Ia memberi apresiasi kepada LPHU Sulsel yang dinilainya berhasil menggerakkan kader dan jaringan kelembagaan secara rapi dan terstruktur, termasuk dalam penyelenggaraan muzakarah perhajian yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
Masa Transisi Kementerian Haji dan Umrah
Perwakilan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, H. Asa Afif, menyampaikan kondisi transisi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengalihkan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.
Afif menjelaskan bahwa proses transisi mencakup perubahan struktur organisasi, pengalihan SDM, hingga penyesuaian aset dan anggaran. Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tidak boleh tertunda. “Tanggal 9 Zulhijah tidak bisa dimundurkan. Maka transisi berjalan sambil seluruh proses persiapan haji tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga mengulas tiga hasil penting muzakarah perhajian sebelumnya: penggunaan nilai manfaat dana haji, tata kelola dam, serta hukum mabit di Mina bagi jemaah risiko tinggi. Menurutnya, forum seperti Rakorwil LPHU sangat penting untuk memperkuat respons keagamaan atas persoalan-persoalan kontemporer tersebut.
Dalam sambutan akhir sekaligus membuka acara, Sekretaris LPHU PP Muhammadiyah, Dr. H. Marjuki, memberi apresiasi besar kepada LPHU Sulsel atas konsistensi gerakan dan jumlah pesertanya yang selalu mendominasi forum nasional. Ia kemudian menyoroti sejumlah isu strategis.
Pertama, pentingnya regenerasi. Menurut Marjuki, dinamika perhajian membutuhkan tenaga muda Muhammadiyah yang terlatih, terutama karena banyak tugas fisik berat yang tidak dapat lagi ditanggung oleh pengurus senior.
Kedua, optimalisasi ekosistem ekonomi haji dan umrah. Ia menyebut bahwa nilai ekonomi haji sangat besar, namun belum memberi kontribusi signifikan bagi persyarikatan. Contoh kecil seperti komoditas teri, kacang, sayur, dan rendang yang digunakan jemaah masih banyak dipasok negara lain.
Ketiga, standarisasi manasik dan sertifikasi pembimbing haji. “Ke depan, pembimbing harus tersertifikasi. Muhammadiyah harus mempersiapkan kader secara formal agar memiliki legalitas,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan psikologi jemaah, mitigasi risiko, serta kemandirian jemaah selama di tanah suci.
Marjuki menutup sambutannya dengan membuka secara resmi Rakorwil II dan Mudzakarah Perhajian II LPHU Sulawesi Selatan, disertai lantunan talbiyah bersama peserta.
