Porosmaju.com, Makassar – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag., menjadi narasumber Pelatihan Manajemen Reputasi Digital yang digelar Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk memperkuat literasi, tabayun, dan pengelolaan citra organisasi di tengah derasnya arus informasi digital, Sabtu, 2 Mei 2026, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar.
Kegiatan tersebut menghadirkan materi “Kolaborasi Legislator dan Masyarakat Sipil dalam Tabayyun Kebijakan Publik”. Materi disampaikan pada pukul 20.00–21.30 WITA dan diikuti kader serta unsur Muhammadiyah Sulsel yang hadir dalam forum pelatihan bertema “Merawat Reputasi, Menubuhkan Islam Berkemajuan”.
Dalam paparannya, Ashabul Kahfi mengatakan perkembangan teknologi digital membuat arus informasi bergerak cepat dan menjangkau hampir semua ruang kehidupan masyarakat.
Menurut dia, kemudahan akses informasi harus diimbangi dengan kemampuan memeriksa kebenaran informasi sebelum dipercaya dan disebarkan.
“Kondisi dunia akhir-akhir ini tidak baik-baik saja,” kata Ashabul Kahfi saat menyampaikan materi di hadapan peserta. Ia menjelaskan, tekanan geopolitik, perubahan ekonomi, dan derasnya lalu lintas informasi global berdampak langsung pada masyarakat Indonesia.
Kahfi menyebut dunia digital membuat masyarakat dapat mencari informasi tentang siapa pun dan apa pun hanya melalui gawai. Ia menilai perubahan itu membawa manfaat besar, tetapi juga membuka ruang bagi hoaks, fitnah, dan manipulasi informasi yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Mau mengetahui siapa pun sekarang, begitu diketik muncul semua,” ujar Kahfi.
Ia menambahkan, kemajuan teknologi membuat peran guru, dosen, dan lembaga pengetahuan ikut berubah karena masyarakat, termasuk anak-anak, dapat mengakses bahan belajar secara mandiri melalui perangkat digital.
Kahfi juga mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025 yang menyebut sebagian masyarakat Indonesia mengakses internet selama beberapa jam setiap hari.
Ia mengatakan, intensitas penggunaan internet yang tinggi membuat masyarakat semakin rentan menerima informasi yang bercampur antara fakta, opini, hoaks, hingga fitnah.
Karena itu, Kahfi menekankan pentingnya tabayun atau verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan kabar. “Tabaayun, verifikasi,” kata dia, ketika menjelaskan prinsip Islam dalam menyikapi informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ia mencontohkan berbagai isu layanan publik yang kerap viral, terutama yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI. Komisi IX, kata Kahfi, bermitra dengan kementerian dan badan yang menyentuh layanan dasar masyarakat, antara lain bidang kesehatan, ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional.
Salah satu contoh yang ia soroti ialah informasi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kahfi menjelaskan, penghentian atau pembersihan 11 juta kepesertaan BPJS memang sempat terjadi, sementara sekitar 40 juta nama yang terdampak data juga sedang menjadi perhatian untuk proses reaktivasi.
Namun, ia menegaskan tidak semua informasi yang beredar tentang BPJS benar. “Sampai hari ini belum ada pemutihan untuk peserta yang menunggak,” ujar Kahfi, merujuk pada isu penghapusan tunggakan iuran BPJS yang beredar di masyarakat.
Kahfi mengatakan informasi keliru tentang kebijakan publik dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga layanan. Ia menilai masyarakat perlu mengonfirmasi kabar yang meragukan kepada sumber resmi, termasuk BPJS Kesehatan, kementerian terkait, atau wakil rakyat yang membidangi isu tersebut.
Selain BPJS, Kahfi juga menyinggung informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sering menjadi perbincangan di ruang digital. Ia menjelaskan, angka Rp15.000 dalam program tersebut bukan seluruhnya untuk menu makanan, melainkan mencakup pembiayaan operasional, termasuk honor, transportasi, listrik, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Menurut Kahfi, biaya menu MBG berada pada kisaran Rp10.000, sementara biaya lain masuk dalam struktur pembiayaan program. Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran Rp6 juta per hari kepada dapur bukan keuntungan bersih, melainkan pengganti biaya investasi dan operasional yang telah dikeluarkan penyelenggara dapur.
Kahfi menambahkan, pengawasan terhadap program publik tetap harus berjalan meskipun masyarakat diminta tidak mudah percaya pada hoaks. Ia mengatakan kritik, evaluasi, dan pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi DPR RI, terutama terhadap kementerian dan badan yang menjadi mitra kerja Komisi IX.
“Program-program ini memiliki tujuan yang mulia, tetapi bahwa di dalam pelaksanaannya di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP-nya, petunjuknya, ya itulah yang perlu kita kawal,” kata Kahfi. Ia meminta peserta membedakan kritik berbasis data dengan informasi yang tidak terverifikasi.
Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelatihan ini sebagai bagian dari upaya menjaga marwah, nilai, dan citra positif Muhammadiyah di tengah dinamika informasi digital. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat dakwah, pembinaan kader, serta pengembangan amal usaha Muhammadiyah.
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Dr. Hadisaputra, S.Pd., M.Si., bersama Sekretaris Zulfikar Hafid, sebelumnya menyampaikan permohonan kepada Ashabul Kahfi untuk menjadi pembicara dalam forum tersebut. Permohonan itu diketahui oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Dr. Dahlan Lama Bawa, M.Ag.
Melalui pelatihan ini, Muhammadiyah Sulsel berharap kader dan pengelola amal usaha semakin cakap mengelola reputasi digital organisasi. Forum tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara legislator dan masyarakat sipil agar informasi kebijakan publik dapat dipahami secara benar, diverifikasi, dan disampaikan kembali kepada masyarakat dengan bertanggung jawab.
