POROSMAJU.COM, MAKASSAR — Viral video yang beredar luas di TikTok, perjuangan siswa sekolah dasar di Amuntai, Kalimantan Selatan, yang harus menyeberangi rawa menggunakan baskom demi pergi ke sekolah menuai perhatian luas publik.
Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar kisah perjuangan anak desa mencari pendidikan, melainkan cerminan ketimpangan sosial dan kegagalan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia.
Pengamat sosiologi pendidikan, Andi Asywid Nur S.Pd., M.Pd, menilai fenomena tersebut perlu dibaca menggunakan paradigma kritis agar masyarakat tidak terjebak pada romantisasi penderitaan siswa.
Menurutnya, tayangan viral itu memperlihatkan bagaimana kelompok masyarakat di wilayah pinggiran masih menjadi korban ketimpangan struktural dalam pembangunan pendidikan nasional.
“Selama ini publik sering memuji semangat anak-anak yang rela bertaruh keselamatan demi sekolah. Namun dalam perspektif sosiologi kritis, kondisi itu justru menunjukkan adanya ketidakadilan sosial yang dibiarkan berlangsung secara normal,” ujar Asywid, Jumat, 8 Mei 2026.
Asywid meminjam pemikiran Paulo Freire melalui teori pendidikan kritis (critical pedagogy). Dalam pandangan Freire, pendidikan tidak boleh berdiri di atas praktik penindasan ataupun ketimpangan yang membuat kelompok tertentu harus berjuang lebih keras hanya untuk memperoleh hak dasar mereka.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan semestinya menjadi alat pembebasan sosial, bukan sekadar simbol perjuangan individual. Ketika anak-anak di daerah terpencil harus menyeberangi rawa menggunakan baskom untuk belajar, maka persoalannya bukan terletak pada kurangnya motivasi belajar siswa, melainkan lemahnya keberpihakan struktur pembangunan terhadap masyarakat marginal.
“Freire menekankan bahwa ketidakadilan sering kali diwariskan melalui sistem yang tampak normal. Dalam konteks ini, negara perlu melihat bahwa akses pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah, tetapi juga menyangkut akses jalan, transportasi, dan keamanan peserta didik,” jelas Asywid yang juga merupakan alumnus magister pendidikan sosiologi UNM.
Lebih lanjut, ia menilai viralnya video tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah perifer. Anak-anak di kota memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih aman dan modern, sementara sebagian siswa di daerah terpencil masih menghadapi hambatan geografis ekstrem.
Menurut Asywid, paradigma kritis penting digunakan agar masyarakat tidak sekadar merasa iba, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan merata.
“Jangan sampai penderitaan anak-anak hanya menjadi konsumsi media sosial dan berhenti sebagai konten inspiratif. Yang lebih penting adalah bagaimana negara hadir memastikan pendidikan dapat diakses secara aman dan manusiawi oleh seluruh warga,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan evaluasi terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar hak pendidikan benar-benar dapat dirasakan secara setara oleh seluruh anak Indonesia.
