Porosmaju.com, Pinrang, — Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata bagi kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Karena itu, penggunaan anggaran BOSP perlu didasarkan pada data dan kebutuhan nyata sekolah.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Elihami, S.Pd., M.Pd.I., Ph.D., akademisi pendidikan dan dosen Universitas Muhammadiyah Enrekang, saat menjadi narasumber dalam Workshop Pendidikan Program Prioritas bertema “Pengelolaan dan Optimalisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Pendidikan Bermutu” di MS Hotel Pinrang, Senin (28/9/2026).
Workshop tersebut diikuti guru dan kepala sekolah di Kabupaten Pinrang. Kegiatan itu juga menghadirkan unsur Komisi X DPR RI bersama H. Muslimin Bando, M.Pd., Andi Matjta Moenta, S.Sos. dari unsur instansi, serta Dr. Fadiah Mahmud sebagai praktisi pendidikan. Diskusi dipandu moderator dari Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
BOSP Harus Menghasilkan Dampak
Dalam pemaparannya, Dr. Elihami mengatakan keberhasilan pengelolaan BOSP tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran maupun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Hal yang lebih penting adalah perubahan yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.
Ia memperkenalkan perspektif “sekolah berdampak”, yakni sekolah yang mampu mengubah sumber daya yang dimiliki, termasuk anggaran BOSP, menjadi program yang memberikan perubahan terhadap kualitas pembelajaran, kompetensi guru, perkembangan peserta didik, dan mutu layanan pendidikan.
“BOSP jangan hanya habis secara administratif, tetapi harus menghasilkan dampak. Sekolah harus mampu menunjukkan apa yang berubah setelah anggaran digunakan,” ujar Dr. Elihami.
Menurut dia, setiap program yang dibiayai melalui BOSP idealnya dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yakni masalah yang hendak diselesaikan, pihak yang menerima manfaat, perubahan yang ditargetkan, serta cara sekolah mengukur hasilnya.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan anggaran tidak berhenti pada aspek input dan output, tetapi bergerak menuju pencapaian outcome dan impact.
Kepala Sekolah Perlu Menggunakan Data
Dr. Elihami juga menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data dalam pengelolaan BOSP. Kepala sekolah, kata dia, perlu menghindari penetapan prioritas anggaran yang hanya didasarkan pada kebiasaan, asumsi, atau program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Data hasil belajar peserta didik, kehadiran siswa, kompetensi guru, kondisi sarana dan prasarana, kebutuhan pembelajaran, serta karakteristik peserta didik dapat digunakan sebagai dasar menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Kepala sekolah harus menjadi pengambil kebijakan berbasis data. Data bukan hanya untuk dilaporkan, tetapi digunakan untuk menentukan apa yang harus dibiayai, apa yang harus diperbaiki, dan program mana yang harus diprioritaskan,” katanya.
Dengan demikian, penggunaan BOSP dapat diarahkan untuk menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi sekolah. Jika data menunjukkan adanya persoalan literasi, misalnya, sekolah dapat menyusun program penguatan literasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Begitu pula ketika data menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi guru. Anggaran dapat diarahkan pada program pengembangan profesional yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran.
Dari Belanja Menuju Dampak
Dr. Elihami menjelaskan, paradigma pengelolaan BOSP perlu bergeser dari pertanyaan mengenai berapa banyak anggaran yang dibelanjakan menjadi seberapa besar perubahan yang dihasilkan.
Karena itu, siklus pengelolaan BOSP perlu terhubung dengan proses peningkatan mutu sekolah, mulai dari penggunaan data, identifikasi masalah, penetapan prioritas, perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pengukuran hasil, evaluasi, hingga perbaikan.
Menurut dia, siklus tersebut membantu kepala sekolah memastikan bahwa penggunaan anggaran memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan dan target peningkatan mutu.
“Sekolah yang baik bukan sekolah yang paling banyak membelanjakan anggaran, tetapi sekolah yang mampu mengubah sumber daya yang terbatas menjadi dampak yang sebesar-besarnya bagi peserta didik,” ungkapnya.
Membangun Budaya Sekolah Berbasis Data
Lebih lanjut, Dr. Elihami mengatakan konsep sekolah berdampak membutuhkan perubahan budaya organisasi. Kepala sekolah perlu membangun lingkungan kerja yang mendorong guru dan tenaga kependidikan menggunakan data, melakukan evaluasi, serta memperbaiki program yang belum memberikan hasil sesuai target.
Dalam konteks itu, BOSP tidak sekadar diposisikan sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong transformasi sekolah.
Penggunaan anggaran, lanjut dia, perlu dikaitkan dengan visi sekolah, target pembelajaran, kebutuhan peserta didik, peningkatan kapasitas guru, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Memperkuat Sinergi Pendidikan
Workshop di MS Hotel Pinrang juga menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif kebijakan, akademik, kelembagaan, dan praktik pendidikan. Kehadiran unsur Komisi X DPR RI, instansi, akademisi, praktisi pendidikan, kepala sekolah, dan guru membuka ruang dialog mengenai penerjemahan kebijakan pendidikan ke dalam praktik di satuan pendidikan.
Dr. Elihami mengatakan persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan ataupun dukungan anggaran. Diperlukan kepemimpinan sekolah yang kuat, pengambilan keputusan berbasis data, tata kelola yang akuntabel, serta kemampuan mengubah sumber daya menjadi program yang memberikan hasil nyata.
Ia berharap kepala sekolah semakin berperan sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus pengambil kebijakan berbasis data. Dengan demikian, penggunaan BOSP tidak hanya menghasilkan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga dapat menunjukkan perubahan yang dapat dibuktikan melalui data.
“Pada akhirnya, kita ingin melihat sekolah yang bukan hanya tertib secara administrasi, tetapi juga berdampak. Sekolah yang mampu menunjukkan bahwa setiap kebijakan, setiap program, dan setiap anggaran benar-benar membawa perubahan bagi peserta didik,” kata Dr. Elihami.
Menurut dia, pendekatan tersebut menempatkan data, kebijakan, anggaran, dan dampak sebagai satu kesatuan dalam membangun pendidikan bermutu.
Dengan pengelolaan seperti itu, BOSP diharapkan tidak berhenti sebagai instrumen pembiayaan, tetapi menjadi bagian dari upaya sekolah menyelesaikan persoalan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik.
