BULUKUMBA, POROSMAJU.COM– Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andi Mariattang memanfaatkan kunjungan dapilnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (29/10/2018).
Kedatangan Mariattang di kantor pelayanan publik ini untuk mendengar langsung capaian dan kendala yang dihadapi Disdukcapil dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, termasuk upaya memaksimalkan perekaman untuk E-KTP elektronik yang menjadi persyaratan dalam Pemilu 2019 mendatang.
Anggota DPR RI asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini diterima oleh Kepala Disdukcapil Andi Mulyati Nur dan jajarannya serta mitra Disdukcapil dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bulukumba, Suherman.
Mariattang mengemukakan kesengajaan datang ke Disdukcapil untuk mengecek atau mengonfirmasi penjelasan Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan kondisi di lapangan, misalnya apakah ketersediaan blangko E-KTP sudah cukup di daerah sebagaimana klaim dari Dirjen Dukcapil.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Andi Mulyati Nur, menyampaikan, salah satu cara mengukur kinerja Disdukcapil adalah berdasarkan jumlah data perekaman yang menjadi target pemerintah. Berapa persen warga yang telah melakukan perekaman.
“Alhamdulillah, capaian perekaman kami sudah 98 persen, itu jauh dari capaian provinsi dan pusat. Saat ini E-KTP warga yang siap cetak mencapai 16 ribu, namun ketersediaan blangko terbatas dari pusat,” kata Mulyati.
Ditambahkan, blangko E-KTP dibatasi oleh pusat maksimal 3 ribu setiap pengambilan, ini tidak efektif karena pihaknya harus melakukan perjalanan dinas untuk menjemputnya, sementara anggaran perjalanan dinas di kantornya juga terbatas.
Meski sudah mencapai 98 persen, Mulyati mengaku, pihaknya masih menemui banyak kendala dan keterbatasan, misalnya fasilitas kantor dan peralatan yang terbatas. Untuk itu pihaknya melakukan berbagai upaya sehingga target pendataan dan perekaman bisa tercapai, salah satunya dengan bermitra dengan berbagai pihak seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba.
“Kami bermitra, tidak bisa bekerja sendiri. Upaya ini harus lintas sektor sehingga semua warga tercatat dan memiliki data kependudukan,” ungkap Mulyati Nur.
Mendengar keluhan dan masukan dari jajaran Disdukcapil Bulukumba, Mary sapaan Andi Mariattang, mengaku akan menyampaikan fakta-fakta tersebut ke pihak Dirjen Capil bahwa apa yang disampaikan selama ini, ada yang tidak sesuai di lapangan.
“Saya akan minta klarifikasi dari Dirjen Dukcapil atas kondisi di sini dan beberapa daerah yang telah saya temui. Persoalan ini harus diselesaikan karena menyangkut pelayanan kepada warga,” tutur Andi Mariattang.
Mariattang mengaku akan memaksimalkan tanggung jawab dan fungsinya di Komisi II untuk perbaikan pelayanan dukcapil yang menjadi mitra kerjanya.
Reporter: Imam
Redaksi : Jumardi
