POROSMAJU-JAKARTA, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Indra J Piliang mengkritik keras pertemuan Airlangga dengan Jokowi. Menurutnya, pertemuan tersebut seolah menunjukkan adanya campur tangan Jokowi terhadap Munaslub Golkar.
Sebagaimana dimuat dalam tirto.id, Indra menilai pertemuan tersebut seolah ada campur tangan Jokowi.
“Dengan cara ini kader lain yang dianggap siap jadi ketum seolah suaranya diabaikan. Idealnya semua calon ketua umum menghadap presiden. Ada Mbak Titik, Idrus, Airlangga, Aziz, dalam arti untuk berdialog. Kalau seperti ini yang lain seperti diabaikan,” ujarnya Jumat, 1 Desember 2017.
Pertemuan Jokowi dan Airlangga dinilai ada kejanggalan karena bertepatan dengan pernyataan kesiapan dari sejumlah kader untuk siap bertarung pada pemilihan ketua umum Golkar. Dengan bertemu Airlangga, Jokowi dinilai tidak menerima kader-kader lain untuk menjadi ketua umum Golkar.
Sebelumnya, Kamis, 30 Desember 2017, M Sarmuji mengisyaratkan adanya dukungan dari Jokowi kepada Airlangga Hartanto untuk menjadi ketum Golkar. Hal ini disampaikan sesaat setelah pertemuan antara DPD I Golkar dengan Jokowi.
“Kalau bilang mendukung sih, tidak. Tapi dari gesture, kan kelihatan,” kata Sarmuji sebagaimana dimuat dalam tirto.id
Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab merebaknya wacana adanya campur tangan Jokowi terhadap Munaslub Golkar. Wacana ini yang kemudian ditanggapi oleh berbagai kalangan.
Airlangga sendiri mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi hanya sebatas memberikan izin kepadanya karena saat ini Airlangga merupakan Menteri Prindustrian RI.
“Jadi yang diberikan presiden adalah izin, karena saya selaku pembantu beliau (menteri). Memberi izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar,” ujar Airlangga.
Kembali kepada Indra J Piliang, lebih lanjut ia menilai bahwa pada Munaslub sebelumnya pun, seperti ada campur tangan kekuasaan yang lebih tinggi terhadap terpilihnya Setya Novanto. Meskipun beberapa kader sudah menyadari tentang kasus proyek e-KTP akan mempersulit Setya Novanto sendiri, tetapi tetap saja Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum.
“Ada pandangan Setnov akan ikut jadi tersangka. Tapi waktu itu permintaan istana begitu kuat, bahkan LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sampai turun ke Bali, “ ujar Indra.
Selain itu, rapat pleno nasional yang digelar oleh DPP Golkar Selasa 21 Oktober 2017, memutuskan untuk menunggu hasil sidang prapradilan kemudian sebelum pengambilan kebijkan apakah mengadakan Munaslub atau tidak.
Selain itu, Indra juga menolak tegas wacana tentang pemilihan secara aklamasi terhadap Airlangga sebagai ketua umum Golkar. Menurut Indra, Aklamasi hanya akan menimbulkan gejolak, karena saat ini banyak kader yang siap maju pada pemilihan ketua umum Partai Golkar.
“Aklamasi di Golkar tidak mungkin. Karena sudah ada yang menyatakan siap jadi ketum. Ada mbak Titik, Idrus, “ katanya.
Hal yang sama juga disampaikan mantan Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai bahwa aklamasi menurutnya kurang menunjukkan demokrasi.
“Kalau Anda tanya saya pribadi, itu kurang menunjukkan demokrasi,” kata Yorrys saat ditanya soal wacana aklamasi Airlangga.
Golkar bagi Yorrys memperlihatkan adanya dinamisasi politik di dalam tubuh internal golkar. Maka, aklamasi sangat kecil kemungkinan.
“Kontestasi lebih dinamis, siapapun nanti sosok lain yang akan maju,” ujarnya.
Munaslub sendiri merupakan musyawarah nasional luar biasa yang menjadi salah satu mekanisme dalam pengambilan keputusan tertinggi di partai politik. Salah satu hal yang dapat dilakukan di dalam munaslub adalah memberhentikan dan mengangkat ketua umum baru.
Wacana pemberhentian ketua umum Golkar, Setya Novanto, merupakan imbas terjeratnya Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang saat ini ditangani KPK. Saat ini, Novanto sedang menunggu peroses prapradilan yang diajukannya ke pengadilan.
