POROSMAJU, JAKARTA- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyampaikan, politik identitas dan isu SARA harus dihindari pada Pilkada 2018.
“Belajar dari Pilkada DKI Jakarta, jangan sampai politik identitas dan isu sara mengakibatkan polarisasi pemilih,” ujarnya sebagaimana dalam antaranews, Kamis 21 Desember 2017.
Pengaruh polarisasi di dalam pilkada, dianggap bisa berlanjut sampai setelah pilkada. Hal ini disebabkan polarisasi di dalam pilkada tidak membangun kompetisi yang baik. Sehingga membuat pengawasan masyarakat menjadi buruk.
“Kritik pengawasan publik tidak menyasar kebijakan, tetapi merupakan ekses polarisasi politik. Ini yang kontrol masyarakat sebagai esensi demokrasi tidak terjadi,” kata Titi.
Menururt Titi, momentum pilkada 2018 bisa saja dimanfaatkan dengan menggunakan politik identitas dan isu SARA. Hal ini mengingat bahwa tahun 2019, akan aka pemilu dan pemilihan capres dan cawapres.
Pencegahan penggunaan isu SARA menurut Titi juga bisa dilakukan dengan menyajikan informasi yang membangun, serta melawan berita-berita bohong yang terkait dengan isu SARA. Masyarakat juga berhak menagih janji-janji politisi untuk menghindari politisasi isu SARA.
“Bisa menagi calon yang menyatakan secara terbuka tidak akan melakukan politik identitas, setiap kelompok masyarakat menagih kontrak politik agar tidak menggunakan politisasi SARA,” ujar Titi.
Selain masyarakat, kepolisian dan Bada Pengawas Pemilu juga diharapkan member andil besar untuk mencega terjadinya politisasi isu SARA
