POROSMAJU-JAKARTA, Siti Zuhro, peneliti senior Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai pemerintahan Jokowi harus konsisten terhadap menteri yang rangkap jabatan.
Hal ini sebagaimana disampaikan Siti dalam CNN Indonesia, Rabu, 27 Desember 2017.
“Sekali tidak dibolehkan, harus tetap ditegakkan. Memegang komitmen terhadap isu ini penting, tidak boleh plinplan,” ujar Siti.
Hal ini terkait dengan adanya menteri Jokowi yang menjadi pengurus partai. Seperti yang kita ketahui, bahwa Jokowi sebelumnya mengingkan agar di dalam kabinet kerjanya, tidak yang rangkap jabatan.
Saat ini, menteri perindustrian Airlangga Hartarto secara remi menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Serta Khofifah Indar Pawaransa yang digadang-gadang maju pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.
Secara aturan, rangkap jabatan tidak melanggar Undang-Undang, hanya saja, peneliti politik LIPI tersebut menilai bahwa komitmen yang dibangun Jokowi sejak awal, harus tetap dijaga karena wacana awal saat pembentukan kabinet adalah tidak menteri yang rangkap jabatan.
“Demokrasi itu memberikan keterukuran, kejelasan, dan kepastian. Jelas sekali siapa berperan apa,” ujarnya.
Siti menekanka adanya pembagian kerja antara tugas partai dan tugas pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan check and balances dan mencegah monopoli kekuasaan.
Menurut Siti, keputusan harus segera diambil. Hal ini bertujuan untuk mejaga komitmen pemerintah yang telah dibangun terkait tidak adanya pejabat negara yang rangkap jabatan. Siti menyarankan agar Airlangga dan Khofifah mundur secara terhormat.
“Mundur dari jabatan menteri merupakan langkah terhormat ketimbang disoal terus-menerus oleh publik,” ujarnya.
Jokowi sendiri pada tahun 2014 sangat tegas melarang adanya menteri yang rangkap jabatan. Hal ini bertujuan agar fokus pada tugas negara. Siti mencontohkan Muhaimin Iskandar yang tidak diangkat menjadi menteri karena menjabat ketua partai.
“Jokowi dan menteri-menterinya harus konsisten memegang tinggi komitmen. Kalau Muhaimin tidak bisa masuk 2014, sangat tidak adil kalau melunakkan aturan sekarang,” ungkapnya.
