POROSMAJU.COM-MAKASSAR, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan telah melansir bahwa angka penduduk miskin di Sulawesi Selatan September 2017 berjumlah 825,97 ribu jiwa.
Angka ini meningkat 9,84 persen dari angka September 2016 yaitu 796,81 ribu jiwa.
Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, menyebut, penyebab peningkatan persentase kemiskinan tersebut adalah Sulsel yang saat ini banyak mengimpor mesin produksi yang bisa mengurangi lapangan kerja.
“Sulsel di beberapa tahun terakhir ini sangat besar investasi yang dilakukan, terutama dalam pembentukan modal. Neraca pembayaran Sulsel ekspor-impornya, itu impornya besar sekali, dan besarnya impor itu lebih kepada barang-barang modal, misalnya mesin-mesin listrik,” katanya.
Mekanisasi tersebut, lanjut Nursam, akan mengurangii tenaga kerja. Pekerjaan yang semula dikerjakan sepuluh orang, dengan mesin, hanya dikerjakan satu orang.
“Sehingga pendapatan di golongan bawah ini berkurang. Tetapi itu hanya jangka pendek. Nanti pada gilirannya akan terjadi akselerasi, karena kita tahu Sulsel ini pertumbuhan ekonomi ada di atas nasional,” ujar Nursam lebih lanjut.
Nursam menilai, peningkatan angka kemiskinan di Sulsel ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. Ke depannya ia memperkirakan angka tersebut akan turun.
Nursam memprediksi, nantinya, mesin-mesin atau impor-impor tersebut akan memberikan kontribusi perekonomian. Impor barang-barang modal tersebut pada akhirya akan kembali diinvestasikan dan dapat menyerap kembali tenaga kerja.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang sangat tinggi, menurut Nursam, juga akan dapat segera menormalkan kondisi perekonomian Sulsel.
Sementara itu, padangan berbeda dikemukakan Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Anas Iswanto Anwar. Ia menganggap bahwa meningkatnya angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menunjukkan adanya masalah dalam pertumbuhan ekonomi Sulsel.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi itu kan seharusnya kemiskinan juga turun. Berarti ada yang tidak beres dengan pertumbuhan ekonomi kita atau pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas. Hanya dinikmati oleh sekelompok orang,” ungkap Anas.
Anas menilai, peningkatan ekonomi Sulsel tidak dinikmati secara merata oleh masyarakat. Ia juga berpendapat, investasi di Sulsel tidak membuat lapangan kerja secara luas untuk masyarakat.
“Berarti investasi yang terjadi sekarang itu juga tidak berkualitas. Artinya, investasi itu tidak membuat lapangan kerja. Jadi, bisa dibilang investasi sekarang padat modal, tetapi tidak padat karya,” ujar Anas kepada wartawan Porosmaju.com
Menurut Anas, pertumbuhan ekonomi yang baik harus mengecilkan kesenjangan pendapatan masyarakat.
Meningkatnya angka kemiskinan menunjukkan adanya persoalan ekonomi yang serius di Sulsel.
“Bahkan kita sebut pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi semu. Memang pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi terjadi juga disparitas, terjadi ketimpangan pendapatan, akhirnya semakin banyak orang yang miskin,” katanya.
Anas berharap agar pemerintah membuat aturan dan regulasi, terutama terkait investasi yang bisa meningkatkan perekonomian yang merata untuk rakyat, tidak hanya memburu peningkatan perekonomian secara umum.
Investasi-investasi yang masuk di Sulsel diharapkan berupa investasi yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kemudian, kebijakan penggunaan dana APBD dan APBN diharapkan berupa program yang membantu masyarakat.
“Jadi seharusnya, yang diburu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan merata, tidak perlu angka-angka yang tinggi, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi, itu jauh lebih penting,” tutupnya.
