POROSMAJU.COM, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dalam laman resminya mengungkapkan telah menyiapkan Penjabat Gubernur bagi daerah yang menggelar Pilkada di tahun 2018.
Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, sejumlah gubernur yang telah memasuki masa pensiun akan digantikan oleh Pejabat Eselon I Kemendagri, Kemenko Polhukam, Polri, dan Kementerian Pertahanan.
Tjahjo juga menjelaskan pelibatan unsur Polri dan Kemenhan bukan karena alasan kerawan konflik pilkada di daerah tersebut. Ia menjelaskan hal ini demi efektivitas birokrasi di Kemendagri.
“Oh enggak (bukan karena kerawanan). Di Kalbar dari (penjabat gubernur berasal dari) Kemendagri. Kemendagri tidak semua, karena nanti kosong. Sekjen enggak mungkin. Polpum dan Otda harus mengalah di sini untuk monitor,” katanya.
Mendagri memastikan penjabat gubernur yang diajukan adalah orang-orang yang dapat berkomunikasi dan berkoordinasi lancar dengan Kemendagri.
Selain itu, penjabat gubernur tersebut juga merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman atas daerah yang menjadi tempat penugasannya.
“Kita ambil kalau polisi pernah Kapolda. Kalau TNI pernah Panglima Kodam. Sudah paham pemerintahan dan teritorial. Kalau kementerian selevel staf ahli,” jelas Tjahjo.
Ada pun daerah-daerah yang akan diutus penjabat gubernur, yaitu Kalimantan Barat, yang masa jabatan gubernurnya berakhir pada bulan Januari ini.
Demikian pula Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
“Kita nunggu hari H pensiunnya (gubernur). Pas masa jabatannya. Kan enggak boleh dipotong sehari pun,” tutup Tjahjo.
Tjahjo juga sempat ditanya, tentang calon Penjabat Gubernur Papua, apakah berasal dari kepolisian. Menurut Tjahjo, tidak harus dari kepolisian. Tapi minimal, dia yang dikenalnya. Setidaknya itu memudahkannya saat berkoordinasi dan berkomunikasi.
“Dulu Polhukam saya minta, diajukan Carlo Tewu. Dia pernah Kapolda.
