POROSMAJU.COM, JAKARTA- Pasca reshuffle tiga hari yang lalu, Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartanto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
Keputusan tersebut menuai kritik dari Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesian Political Review.
Sejalan dengan itu, keputusan Wiranto untuk menolak rangkap jabatan memberi kesempatan Ujang untuk membanding-bandingkan kedua tokoh politik tersebut.
Ujang menilai, sikap Wiranto untuk tetap fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan ini lebih konsisten
Ketimbang Presiden Joko Widodo yang justru mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri perindustrian dan ketua umum Partai Golkar.
“Itu sesuatu yang baik yang pak Wiranto lakukan. Beliau bisa saja mengambil alih (kepemimpinan Hanura) tapi tidak dilakukan karena ada komitmen dari awal untuk tidak rangkap jabatan. Patuh terhadap himbauan larangan Pak Jokowi itu,” kata Ujang dikutip dari laman Kompas.com, Jumat 19 Januari 2018.
Meski alasan Jokowi mempertahankan Airlangga karena sulit mencari penggantinya sementara sisa masa pemerintahan tinggal satu setengah tahun.
Namun Ujang menduga, Jokowi rela melanggar komitmennya ini demi garansi dukungan Golkar di pemilu presiden 2019.
Penambahan jatah Golkar dengan mengangkat Idrus Marham sebagi Menteri Sosial juga dihubung-hubungkan dengan dukungan terhadap Jokowi pada pemilu 2009.
“Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu 17 Januari 2018.
