POROSMAJU.COM, MAKASSAR- Penggunaan gelar akademik profesor yang disandang Nurdin Abdullah (NA), dinilai sebagian pihak sebagai upaya politisasi gelar akademik dalam kontestasi Pilgub Sulsel. Tim NA kemudian melakukan kajian terhadap penggunaan gelar tersebut.
Melalui Tim Pembela Hukum Prof Andalan, ketua tim, Asmar Oemar Saleh, mengatakan, penyematan gelar profesor Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel sedang dikaji secara hukum dan administrasi.
“Secara hukum kami belum bisa pastikan benar atau salah karena masih butuh kajian, saatnya nanti kami akan sampaikan mengenai hal itu,” ujar Asmar, Minggu, 12 Februari 2018.
Lebih lanjut, Asmar Oemar mengungkapkan, benar salahnya penggunaan gelar akademik profesor oleh Nurdin Abdullah di kontestasi Pilkada adalah sesuatu yang wajar, maka dari itu sedang dilakukan kajian.
“Karena itu masih butuh beberapa keterangan, jangan sampai salah paham, saya kira kita butuh waktu. Tapi bagi kami nda ada masalah,” tandasnya.
Salah satu Anggota Tim Pembela Hukum Prof Andalan, Mustandar, mengatakan, ada sejumlah kandidat di Pilkada sebelumnya yang menggunakan julukan atau tagline yang bernuansa militer dan atau kepolisian namun kata dia, tidak mendapat sorotan publik.
“Kan dulu ada yang pakai gelar jenderal dan komandan tapi orang-orang di militer tidak marah, tidak ada yang keberatan. Itulah kita heran. Gelar profesor Pak NA di Pilgub saya kira tidak masalah, kecuali nanti di kertas suara yah,” katanya.
Pengukuhan gelar profesor Nurdin Abdullah sendiri diraih dalam bidang Kehutanan dari Universitas Hasanuddin.
