POROSMAJU.COM, JAKARTA- Realisasi volume gas cair (Liquefied Petroleum Gas/LPG) tabung tiga kilogram bersubsidi yang dikenal dengan LPG melon, tahun ini diperkirakan akan melampaui pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Hal ini disampaikan Direktur Pertamina, Muchamad Iskandar, saat menghadiri rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu 14 Maret 2018.
“Prediksi kami, dengan melihat pertumbuhan kebutuhan elpiji yang rata-rata di atas lima persen (per tahun), kebutuhan elpiji (tiga kg) tahun 2018 ini bisa 6,7 juta MT,” ujar Muchamad.
Diketahui, sebelumnya, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp46,87 triliun untuk tahun ini. Dana tersebut untuk menambal selisih biaya penggunaan 6,45 juta metrik ton (MT) LPG melon dan 16,23 juta kilo liter (kl) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah.
Pembekakan kebutuhan volume LPG melon ini memberikan konsekuensi pada besaran nominal subsidi yang dikucurkan. Iskandar mengungkapkan subsidi LPG rata-rata Rp6.500 per kg. Sementara itu, Pertamina menjual LPG bersubsidi seharga Rp4.250 per kg atau Rp12.750 per tabung ke agen.
Ini berarti, dengan potensi pembengkakan kebutuhan 250 ribu MT, kebutuhan subsidi gas bisa membengkak lebih dari Rp1,6 triliun. Tahun lalu, realisasi volume LPG melon juga melampaui pagunya sebesar 1,7 persen di atas pagu menjadi 6,305 juta MT.
Menurut Muchamad, potensi pembengkakan kebutuhan ini perlu diantisipasi mengingat pagu volume LPG melon diatur dalam Undang-undang APBN 2018.
Membengkaknya kebutuhan volume LPG tiga kg memberikan konsekuensi pada besaran nominal subsidi yang dikucurkan. Iskandar mengungkapkan subsidi LPG rata-rata Rp6.500 per kg. Pertamina menjual LPG bersubsidi seharga Rp4.250 per kg atau Rp12.750 per tabung ke agen. Artinya, dengan potensi pembengkakan kebutuhan 250 ribu MT, kebutuhan subsidi gas bisa membengkak lebih dari Rp1,6 triliun.
Tahun lalu, realisasi volume LPG melon juga melampaui pagunya sebesar 1,7 persen di atas pagu menjadi 6,305 juta MT.
Menurut Iskandar, potensi pembengkakan volume kebutuhan LPG tiga kg perlu diantisipasi mengingat pagu volume LPG melon diatur dalam Undang-undang APBN 2018.
