POROSMAJU.COM, Ramai di pemberitaan mengenai aksi kritik dan buka aib ala Amien Rais dan Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui, ini bermula dari pernyataan Amien Rais yang menyebut bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo hanya pengibulan.
Reaksi Menko Maritim Luhut Pandjaitan meminta politikus senior tersebut tidak asal ngomong. Dalam sebuah pidato, Luhut, meski tidak menyebutkan nama, menuai ribut-ribut dengan menyebut, “Kita bisa cari dosamu sampai dapat!”
Saat menjadi calon presiden di 2014 lalu, Jokowi memang menargetkan redistribusi dan kepemilikan 9 juta hektar lahan sebagai program reforma agraria di dalam Nawacita.
Berdasarkan Buku Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset dan Redristribusi Tanah Tahun 2015-2017 dari BPN, sampai Agustus 2017, pemerintah sudah menyerahkan 2.889.993 sertifikat tanah.
Dalam tahun 2018, sertifikasi ditargetkan menjadi 7 juta sehingga target 9 juta sertifikat akan dirampungkan pada 2019.
Kita ketahui, Indonesia memang dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam.
Pada Februari 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 31,74 persen angkatan kerja di Indonesia atau 38,29 juta bekerja di sektor pertanian.
Namun pernyataan politikus senior partai PAN tersebut ada benarnya juga, mengingat konflik agraria menjadi permasalahan yang tidak pernah dirasa tuntas.
Sekadar menyegarkan ingatan, selama tahun 2016, data tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi peningkatan hingga dua kali lipat jumlah konflik agraria dibandingkan tahun sebelumnya. Selama satu tahun 2017 terjadi lebih dari 400 konflik agraria di seluruh Indonesia.
Dominasi perseteruan warga melawan perusahaan swasta terjadi tahun lalu. Bukan hanya itu, pemerintah menjadi lawan terbanyak kedua, dengan ambisi infrastrukturnya, berebut lahan dengan warga.
Dari semua sektor, perkebunan menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria sektor ini sepanjang 2017, atau 32% dari seluruh kejadian. Properti menempati posisi kedua dengan 199 atau 30% konflik.
Ketiga infrastruktur dengan 94 (14%), disusul sektor pertanian 78 (12%). Sektor kehutanan ada 30 (5%), sektor pesisir dan kelautan 28 (4%), terakhir pertambangan 22 (3%).
Untuk infrastruktur, konflik terjadi pada 52.607,9 hektar dan pertambangan 45.792,8 hektar. Sektor pesisir dan kelautan 41.109,47 hektar, sektor pertanian pangan 38.986,24 hektar.
Luasan konflik sektor properti 10.337,72 hektar. Sedangkan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla (2015-2017), terjadi 1.361 konflik agraria.
Dalam dokumen Catatan Akhir Tahun 2017 KPA, dijelaskan bahwa yang dimaksud konflik agraria adalah “konflik yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik (pusat dan daerah), melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak yang meluas, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.”
Kata “agraria” mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mendefinisikan agraria tidak hanya sebatas tanah/bumi, tapi juga air dan ruang angkasa.
Menurut Direktur Sajogyo Institute Noer Fauzi Rachman, ada empat penyebab konflik agraria muncul di Indonesia. Pertama, pemberian izin oleh pejabat publik yang memasukkan wilayah kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.
Kedua, penggunaan kekerasan dalam pengadaan tanah. Ketiga, eksklusi sekelompok masyarakat dari wilayah kelolanya. Terakhir, adanya perlawanan rakyat dari eksklusi itu.
Data tersebut di atas hanyalah angka. Kita mungkin akan sedikit lengah dengan penderitaan petani Kendeng di tahun 2016-2017 yang melakukan aksi menyemen kaki di depan Istana Merdeka.
Atau pembangunan hotel The Rayja Resort milik PT Panggon Perkasa Sukses Mandiri yang berdampak pada kekurangan air bersih terhadap 9.000 warga Dusun Cangar, Bulukerto sejak pendirian hotel tersebut.
Menyelesaikannya bersama akan lebih melegahkan daripada hanya sekadar membuat keributan baru. Masyarakat kecil mana paham.
