SINJAI, POROSMAJU.COM– Terkait rencana Pemda Sinjai untuk melakukan pinjaman menuai sorotan keras dari Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai, hal ini dianggap keliru, Sabtu (24/11/2018).
“Untuk apa melakukan pinjaman, tidak ada hal yang sangat krusial yang terjadi di sinjai APBD masih normal dan tidak mengalami pailit kita melihat tren pendapatan dan belanja masih terus meningkat dari tahun ketahun hingga 2018,” jelas Ahmad Tang direktur kopel sinjai.
Seharusnya sebelum melakukan pinjaman, apakah pemda sudah mengecek silva tahun sebelumnya, atau melihat aset yang tidak difungsikan ataukah ada pinjaman Pemda kedaerah lain, apakah itu semua sudah dicek.
Rencana Pemda itu tidak masuk akal dengan melakukan pinjaman yang begitu besar dan ujung-ujungnya akan membebani masyarakat sinjai ujung-ujungya menaikkan PAD, ini sama halnya mengawali pembangunan dengan Utang diawal kepemimpinan A.seto dan A.kartini.
Pinjaman yang begitu besar tentunya DPRD harus mengkaji dulu sebelum menyepakati, siapa yang bisa jamin setiap tahunnya bisa dibayarkan dimana kebutuhan belanja daerah kita semakin meningkat.
“kalau misalnya ditahun berikutnya mengalami lagi defisit bagaimana lagi cara menutupi utang apakah harus pinjaman lagi jangan sampai ini akal-akalan Pemda untuk menutupi defisit, Lihat trend APBD 5 tahun terakhir. Lihat realisasi APBD kapan devisit dan surplusnya? Bagaimana tren silpanya? Lihat juga bagian belakang APBD 2018 Perdanya, ada daftar utang/piutang daerah di situ, apa kosong atau masih terisi, kalau terisi lagi berapa utang dan darimana saja, nah Anggota DPRD harus mengkaji dulu sebelum mengamingkan,” Terangnya.
Diawal kerja langsung disuguhi utang yang prestisius selevel sinjai yang klaster PADnya masih sedang. Ketahuilah dengan utang klaim APBDpun naik maka tunjangan pejabat akan naik, rakyat akan melarat.
“Seharusnya Bupati Sinjai fokus dulu selesaikan program 100 harinya,” Harapnya.
JUMARDI.
