SINJAI, POROSMAJU.COM– Terkait pinjaman uang yang sebanyak Rp 200 Melyar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sinjai ke Pemerintah Pusat, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Sinjai melakukan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aulah Kantor DPRD Sinjai, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Sinjai Muh Haris Umar, Wakil Ketua I DPRD Sinjai Jamaluddin SH, Wakil Ketua II DPRD Sinjai Jamaluddin Asnawi, Kepala BPKAD Sinjai Hj Ratnawati, Kamis, (13/12/2018).
Dalam Audiensi ini, Ketua SEMMI Sinjai Ilham HS, meminta penjelasan dan hasil kajian anggota DPRD Sinjai terkait rencana pinjaman uang Rp 200 Milyar sehingga disetujui.
“Apakah sebelum disepakati rencana pinjaman unag yang sebanyak Rp 200 Milyar ini pernah dilakukan pengkajian oleh pihak DPRD Sinjai?,” Tanyanya.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sinjai Utara Rola Suryanama, mengatakan terjadinya polimik tentang rencana peminjaman uang Rp 200 Miliar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ke Pusat karena adanya dua persepsi dari internal DPRD itu sendiri.
Menurut Rola, dari hasil audiens pertama anggota DPRD Sinjai dari fraksi Golkar Muhammad Sabir mengatakan alokasi anggaran Rp 200 Melyar itu hanya untuk infrastruktur jalan dan jembatan sedangkan anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Haeril mengatakan tidak sebatas itu karena masuk juga pembangunan Puskesmas Sinjai Tengah dan Kampala dan alat kesehatan lainnya. Hironisnya karena Muhammad Sabir punya pendapat dua yang berbeda, hanya Rp 108 Miliyar untuk PU PR selebihnya dialokasikan ke Dinas lain.
“Ini adalah hal yang buruk di DPRD Kabupaten Sinjai, terkesan kualitas tidak menunjukkan bahwa fungsi kontrol di DPRD itu benar-benar tidak berjalan untuk sebuah program, di satu intitusi masih dua pendapat yang berbeda,” Kesalnya.
Selain itu, Rola juga menanggapi rencana peminjaman uang tersebut, dia menilai ada kongkalikong pemerintah daerah dengan Inpestorat Sinjai karena Inpestorat adalah selaku pengawasan keuangan daerah kenapa mesti dia melakukan klarifikasi kepada Pers.
“Seharusnya Inpestorat itu hanya mengawasi pengelolaan uang anggaran daerah bukan mengklarifikasi, Inpestorat itu harus netral dari segi pengawasan bukan tujuannya untuk mengklarifikasi,” tegas Rola.
Menggapai hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Muh.Haris Umar, mengatakan bahwa sebelum disepakati rencana pinjaman uang yang sebanyak Rp 200 Milyar yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, terlebih dahulu DPRD melakukan rapat persamaan persepsi dan kajian sebelumnya.
“Sebelum disepakati rencana pinjaman uang itu kami di DPRD Sinjai sudah berkali-kali melakukan rapat persamaan persepsi dan melakukan kajian, kami juga disini tidak berani langsung menerima tanpa ada pengkajian yang mendasari kami,” Pungkasnya.
JUMARDI.
