SINJAI, POROSMAJU.COM– Koordinator Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai, Ahmad Tang, mengatakan pelantikan dan mutasi pejabat dilingkup Pemda Sinjai pada Kamis (4/3/2019) dinilai syarat dengan nuansa politik, Jumat (5/4/2019).
Ahmad Tang menilai, mutasi pejabat Administrator Pemerintah Kabupaten Sinjai
melanggar prinsip manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mesti yang dilakukan profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Dikatakan Ahmad Tang Koordinator KOPEL Sinjai, pengangkatan dan pelantikan pejabat adalah kewenangn kepala daerah tapi kewenangan yang ada, perlu sesuai dengan amanat regulasi dan juga mempertimbangkan dengan kapasitas yang dimiliki dari pejabat yang mau dilantik.
Ahmad Tang juga mengatakan, pengangkatan dan Pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Sinjai kuat dugaan berbau politik.
“Kami meminta kepada Bupati Sinjai agar menepati komitmennya untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif sebagaimana yang termaktub dalam Visi Misinya,” harapnya.
Ahmad Tang menambahkan, untuk mewujudkan komitmen tersebut harus dimulai dari rekruitmen pejabat yang transparan, profesional dan berdasarkan kompotensinya bukan karena pendekatan politis, dan jika pendekatan politis yang mendasari saya kira apa yang dijanjikan dalam Visi Misi hanya pemanis bibir saja.
“Saya kira penempatan pejabat ini menjadi salah satu indikator untuk melihat kinerja Bupati, kalau mekanismenya dilakukan dengan pendekatan suka atau tidak suka maka inilah langkah awal kegagalan mewujudkan pemerintahan yang baik,” jelasnya.
JUMARDI.
