SINJAI, POROSMAJU.com– Gerakan Mahasiswa Bersatu (GERMAB) menggelar aksi demonstrasi di Depan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Rabu (23/10/2019).
Dalam orasinya, ketua Germab Sinjai Sulharmin mengatakan bahwa sehubungan dengan berjalannya proses seleksi terbuka calon pimpinan tinggi pratama (Eselon II.B) dilingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2019 yang dilaksanakan oleh BKPSDMA Kabupaten Sinjai bekerja sama dengan BKPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan.
Kami dari GERMAB Sinjai mengamati dan menganalisa secara seksama telah menemukan adanya kejanggalan terkait dengan seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
Dimana kejanggalan tersebut, adanya peserta calon pejabat pimpinan pratama (Eselon II.B) atas nama Irwan Syuaib yang diloloskan secara administrasi dalam seleksi terbuka padahal jelas dalam surat rekomendasi KASN dengan nomor R-2510/KASN/11/2018 Tanggal 7 November 2018 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n sdr Irwan Syuaib DKK dengan tegas menyampaikan pemberian sanksi moral yang harus disampaikan secara terbuka, lanjut dikatakan Sulharmin bahwa ini jelas tidak sesuai point’ b angka 8 tentang persyaratan bahwa peserta calon yang ikut seleksi harus memiliki integritas tinggi dan moralitas yang baik sehingga dalam penelitian kami ini sudah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.
“Ini kuat dugaan ada kerjasama dengan panitia seleksi dengan pihak pendaftar, karena tidak mungkin mereka tidak paham bahwa apa yang tertuang dalam surat rekomendasi KASN, apalagi dalam penerimaan tersebut Sekda sendiri yang tandatangan, ini perlu ada tanggapan dari dari Sekda Sinjai apa alasannya sehingga diloloskan Irwan Syuaib ini, apalagi sehari sebelum pengumuman yang lolos administrasi kami sudah melayangkan surat pengaduan yang diterima langsung oleh pak sekda dan tim seleksi di BKPSDMA sinjai,” terangnya.
Sementara Sekertaris BKPSDMA Firdaus mengatakan bahwa surat pengaduan sudah kami teruskan kepada kepala Badan entah apa tindaklanjutnya, namun proses pemberkasan sudah kami terima karena berkasnya yang bersangkutan sudah lengkap dan kami tidak menemukan adanya surat pernyataan dikenakan sangsi moral yang dilampirkand alam pemberkasan.
Setelah itu, Asisten II Dr Nikmat mengatakan, nanti kami sampaikan kepada pak sekda, karena ini bukan wewenang kami, seandainya ada asisten III mungkin bisa saja menjelaskan karena mungkin banyak mengetahui persoalan ini.
Hal yang terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupayen Sinjai Abd. Haris Umar saat menerima aspirasi Germab di ruangan aspirasi DPRD, ia mengatakan jika surat KASN ini sudah memberikan rekomendasi menjatuhkan sanksi Moral dan tidak sesuai ketentuan/persyaratan untuk ikut lelang jabatan maka ini sudah harus dinyatakan batal/gugur.
” jadi Insya Allah hari Selasa depan dinda akan kami panggil tim pansel yang melakukan verifikasi berkas termasuk pak sekda yang memberikan ijin kepada yang bersangkutan dan sekaligus dimintai alasan pak sekda dan tim verifikasi berkas kenapa diloloskan yang bersangkutan padahal jelas dalam surat rekomendasi KASN bahwa yang bersangkutan telah diberikan sanksi moral,” tegas Abd. Haris Umar saat ditemui di ruangan aspirasi.
Sementara ketua Bawaslu Muh.Rusmin yang dikonfirmasi lewat via telpon, menyampaikan bahwa benar adanya surat rekomendasi dari KASN yang ditembuskan kepada Bawaslu, sementara surat tersebut disampaikan langsung oleh KASN kepada Bupati,
‘jadi kami dibawaslu hanya menerima surat tembusan dari KASN, dan sesuai mekanisme Bupati Sinjai seharunya menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut dan disampaikan kepada Bawaslu Sinjai paling lambat 14 hari setelah surat tersebut diterima, namun sampai hari ini kami belum menerima tindaklanjut dari Bupati Sinjai. Terangnya.
JUMARDI.
