Example 728x250
Berita

Ada Isu Kepentingan Politik Pilkada di Pelantikan Kepala Sekolah?

59
×

Ada Isu Kepentingan Politik Pilkada di Pelantikan Kepala Sekolah?

Share this article
Example 468x60

Irman Yasin Limpo, yang akrab disapa None, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel.

POROSMAJU-MAKASSAR, Pasca pelantikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Sekolah di lingkup Sulsel, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo, atau yang biasa disapa None, tegas membantah isu bahwa dalam pelantikan ini berhubungan dengan politik.
“Tidak ada kepentingan politik, buktikan kalau ada kepentingan politik,” ungkap None saat ditanya wartawan mengenai apakah ada hubugan antara pelantikan ini dengan kepentingan politik Pilkada 2018.
None menyebut kabar tersebut hanyalah asumsi. Ia bersedia berhadapan langsung dengan pihak yang menuding bahwa pelantikan ini ada unsur politik di baliknya.
“Coba buktikan siapa yang bilang, kasih berhadapan-ma,” tantang None.
Lebih lanjut, None menjelaskan, untuk kepala sekolah ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum mencapai jabatan tersebut.  Tahapan-tahapan seleksi ini mampu menunjukkan bahwa tidak ada kepetingan politik di dalamnya.
“Observasi oleh UPTD, kemudian mereka harus ikut diklat calon kepala sekolah untuk medapatkan Nomor Unit Kepala Sekolah. Itu juga akan membanta kalau ada politiknya. Karena tidak ada kepala sekolah yang bisa dilantik tanpa NUKS. NUKS itu harus dicari selama dua bulan,” kata None, Kamis, 7 Desember 2017.
Dalam keterangannya, None mengungkapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel akan mengadakan Pelatihan Bela Negara bagi kepala sekolah. Untuk ini, Disdik Sulsel bekerjasama dengan Kodam XIV Hasanuddin. Hal ini, ungkap None, dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang pemahaman nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
“Untuk menyamakan pemahaman terhadap ketahanan negara, radikalisme ke sekolah,” kata None.
None juga mengungkapkan bahwa ada dua hal utama yang harus segera dilaksanakan oleh UPTD dan Kepala sekolah. Dua hal tersebut adalah mempersiapkan standar pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian yang ke dua adalah mempersiapkan sekolah untuk melaksakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
“Tidak boleh lagi ada sekolah, dengan alasan apa pun, yang tidak menyelenggarakan UNBK,” kata None.
None, dalam penjelasannya, sejak pelaksanaan ujian tahun 2017 lalu, pihaknya telah memerintahkan kepada semua sekolah untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan UNBK.
Sebanyak 519 pejabat dari UPTD dan Kepala Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) lingkup pemerintah provinsi Sulsel hari ini dilantik Gubernur Sulawesi Selatan, Sahrul Yasin Limpo yang berlansung lapangan kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 7 Desember 2017
 
Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *