POROSMAJU, Politisi Partai Hanura, Bahar Ngitung diberhentikan sabagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura untuk masa bakti 2015-2020.
Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Hanura dengan NO: SKEP/ 324/DPP-HANURA/XI/2017 yang beredar di media sosial, Jumat 8 Desember 2017. Di dalam SK tersebut, Bahar Ngitung tidak hanya diberhentikan sebagai pengurus DPP Hanura, tetapi juga dicabut status keanggotaannya.
“Memberhentikan saudara Bahar Ngitung sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020,” demikian bunyi ke ketetapan pertama SK DPP Hanura tersebut.
Dari empat poin ketetapan pada SK tersebut, poin dua dengan jelas menyatakan mencabut hak keanggotaan Bahar Ngitung dari Partai Hanura.
“Memberhentikan dan mencabut status keanggotaan Bahar Ngitung dari Partai HANURA,” demikian bunyi poin dua pada SK tersebut.
Berdasarkan SK DPP Hanura yang bertanggal 24 November 2017, dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya SK DPP Hanura mengenai pemecatan Bahar Ngitung karena keterlibatan Bahar Ngitung dalam Tim Pemenangan calon Gubernur yang tidak didukung oleh Partai Hanura.
“Sebagai Anggota Partai HANURA telah melakukan tindakan merugikan dengan merusak citra Partai dan nama baik Partai dengan menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 yang tidak memperoleh dukungan dari Partai HANURA,” bunyi potongan salah satu poin menimbang di dalam SK.
Di dalam SK juga tertuang bahwa keputusan ini merupakan hasil Rapat Terbatas DPP Partai HANURA tertanggal 24 November 2017 di Jakarta. SK tersebut ditandatangani langsung oleh Dr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan Sarifuddin Sudding, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jenderal.
Bahar Ngitung merupakan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura dengan jabatan Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi-I (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara).
