POROSMAJU-JENEPONTO, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo menggelar sosialisasi dengan menggandeng Badan Pengatur Hulu dan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Dalam sosialisasi tersebut dibicarakan pengaturan terhadap implementasi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak, Selasa, 12 Desember 2017 di Hotel Bintang Jeneponto.
Komite BPH Migas Hendri Ahmad menyampaikan, Sub Penyalur merupakan solusi untuk wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan terpencil (Wilayah 3T).
“Sub Penyalur merupakan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dengan wilayah-wilayah yang belum mendapatkan Lembaga Penyalur” ujar Hendri.
Hendri juga berharap agar pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.
Lebih lanjut, Hendri berharap agar keberadaan Sub Penyalur mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah agar terjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayah terluar, terdepan dan terpencil (wilayah 3T-red).
“Diharapkan peran dan kerjasama Pemerintah Daerah untuk keberadaan Sub Penyalur, dimana Sub Penyalur agar dapat menjadi embrio Lembaga Penyalur BBM dikemudian hari,” sambung Hendri.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Gunawan Palaguna mengungkapkan bahwa Jeneponto sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam.
“Potensi listrik Jeneponto sebesar 600 MW, jauh lebih besar dari potensi listrik yang digunakan di Vale yang hanya 400 MW,” pungkasnya.
“Belum lagi potensi minyak yang ada di Blok Karaeng. Jika semua itu terkelola dengan baik, Jeneponto akan menjadi daerah sejahtera,” sambung Gunawan.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo dalam pemaparannya mengungkapkan apresiasi atas acara yang digelar bersama BPH Migas ini.
“Sengaja acara migas saya minta ditempatkan di Jeneponto, agar pihak BPH Migas melihat langsung kondisi masyarakat di daerah,” jelas legislator Fraksi Partai Hanura ini.
Mukhtar sempat menjelaskan bahwa dirinya terlibat langsung dalam pemilihan anggota Komite BPH Migas periode ini.
“Saya jamin bahwa produk BPH Migas kali ini diisi oleh kalangan profesional, dan proses pemilihan yang bersih. Itulah alasan, mengapa mereka bersedia menjalankan program sosialisasi seperti ini langsung ke daerah,” tambah Mukhtar.
Mukhtar juga menimpali pendapat Kadis ESDM Prov Sulsel terkait dengan Blok Migas Karaeng.
“Blok Karaeng adalah salah satu dari 5 Wilayah Kerja Migas yang menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi-JK. Saya ingin eksplorasi bisa dilakukan secepatnya. Jika Pertamina tidak proaktif, tidak menutup kemungkinan akan diserahkan pengelolaannya pada investor luar negeri. Perusahaan Migas Statoil Norwegia misalnya, mereka bahkan punya niat berinvestasi di Blok Karaeng,” tandas Ketua DPP Hanura ini.
Dalam acara ini, turut hadir Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, dan Area Manager Communication and Relation PT Pertamina MOR VII M. Roby Hervindo. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta, yang berasal dari berbagai kalangan, baik tokoh masyarakat, pelaku usaha, birokrat, maupun aktivis.
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam testimony singkatnya mengungkapkan teria kasih karena telah melaksanakan kegiatanini.
“Kami berterima kasih kepada BPH Migas yang berkenan menggelar acara sosialisasi di daerah kami,” urai Ikhsan.
Ikhsan juga memuji komitmen Mukhtar Tompo terhadap pengembangan Jeneponto. “Setahu saya, kemarin ini Pak Mukhtar masih di luar negeri. Tapi sekarang sudah ada Jeneponto. Ini bukti komitmen beliau mengembangkan kampung halaman,” tandas Ikhsan, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Legislator RI Gandeng BPH Migas untuk Amankan Stok BBM di Sulsel
Admin3 min read