POROSMAJU.COM-MAKASSAR, Pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian menjadi salah satu sasaran program yang diwacanakan berbagai calon yang ingin maju di gelanggang pertarungan pemilihan kepala daerah.
Selain tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “mencerdaskan kehidupan bangsa” , tentunya memajukan sumber daya manusia dengan jalur pendidikan merupakan upaya yang mutlak dari seorang pemimpin.
Di dalam peraturan, pemerintah provinsi memang berhak mengatur persoalan pembiayaan pendidikan di sekolah. Hal ini kemudian menjadi wacana yang banyak dilirik kontestan pilkada, tidak terkecuali di pilgub Sulawesi Selatan.
Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar (IYL-Cakka) dalam beberapa kesempatan mengemukakan salah satu program unggulan mereka adalah “Pendidikan berkualitas yang merata tanpa pungutan biaya”.
Meski definisi dan teknis tanpa pungutan belum disampaian secara rinci, akan tetapi arah dari program tersebut tentu saja adalah “pendidikan gratis”.
Demikian halnya dengan pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar(NH-Aziz), yang dalam beberapa spanduk mengemukakan salah satu program utamanya adalah “pemerataan pendidikan tanpa pungutan “ dengan menggratiskan hingga biaya seragam untuk pendidikan dasar.
Selain itu, untuk menyentuh perguruan tinggi, NH-Aziz bahkan siap membangun beberpa kampus di daerah sebagai bentuk pemerataan pendidikan agar Makassar tidak hanya menjadi satu-satunya kota pusat pendidikan di Sulsel.
Sedangkan, pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo (AAN-TBL), meski belum dituliskan dalam bentuk sosialisasi, akan tetapi AAN-TBL pernah menyebutkannya saat wawancara seusai mendapatkan rekomendasi dukungan dari Grindra di Jakarta.
Dalam wawancara tersebut, AAN menyebutkan bahwa “pendidikan gratis” merupakan salah program yang sudah dimulainya bersama dengan gubernur Sulsel, Sahrul Yaisn Limpo.
Tampaknya, untuk saat ini, hanya pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) yang belum menyampaikan program yang menjanjikan pendidikan gratis. NA-ASS saat ini sedang berupaya membangun citra sebagai pemerintah yang baik dengan keberhasilan membangun Kabupaten Bantaeng.
Menarik untuk melihat kembali program pendidikan gratis, bahwa program pendidikan gratis dengan berbagai macam “syarat dan batasan” sebenarnya sudah diprogramkan sejak tahun 2008 oleh pemerintah Sulsel.
Hal ini tentu saja melalui kebijakan gubernur dengan penggunaan anggaran 60% dari pusat serta 40% dari daerah.
Hanya saja, tentu saja ada jangkauan tertentu yang mampu dijangkau pendidikan gratis. Sebenarnya Pendidikan Gratis merupakan salah program utama gubernur saat ini.
Bahkan, tercatat selama periode 2013-2016, pendidikan gratis sudah dianggarkan sebesar Rp 811,74 miliar rupiah. Dengan demikian, pada dasarya “pendidikan gratis” bukan merupakan program baru di Sulsel.
Akan tetapi, embel-embel “berkualitas” dan “merata” sepertinya menjadi wacana baru. Jika sebelumnya porsi anggaran 40:60, mungkin untuk selanjutnya akan ada wacana pendidikan gratis yang dibiayai 100% oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.
Selain itu, jika sebelumnya hanya terpusat pada pendidikan SD/SMP/SMA dan sederajat, sepertinya beberapa calon sudah mulai berani menyentuh pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi, apa pun program cagub soal pendidikan harus memperhatikan dua hal.
Persoalan pertama adalah anggaran, jangan sampai anggaran pendidikan gratis hanya memberikan beban berat kepada pemerintah kota untuk menyokong dana dari provinsi yang tidak utuh 100%.
Hal ini tentunya sulit untuk pemerataan pendidikan, mengingat setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda.
Hal kedua adal pelaksaan pendidikan gratis secara teknis. Jangan sampai hanya bagian dari pemulusan untuk terpilih menjadi Gubernur Sulsel. Teknis dan rincian program harus dijelaskan dengan gamblang.
Tentunya pengalaman pada pilgub sebelumnya tentang program pemberian beasiswa di perguruan tinggi perlu diingat kembali. Benar adanya bahwa beasiswa itu ada, hanya saja, secara teknis, beasiswa tersebut hanya untuk mahasiswa yang baru memulai perkuliahan atau di semester awal.
Beasiswa itu juga hanya sekali untuk setiap mahasiswa. Itu artinya beasiswa tersebut hanya diberikan sekali dengan nominal satu juta rupiah, dan tentu saja dengan berbagai macam syarat yang rumit.
Jadi, program tersebut benar adanya, hanya saja tidak sesuai dengan persepsi dan harapan sebelumnya.
Maka dari itu, program tentang “pemerataan pendidikan” dan “pendidikan gratis”, harus diprogramkan sebagai sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, bukan hanya sebagai wadah untuk mendulang suara di pilkada.
