POROSMAJU.COM, Makassar- Menjelang Pilkada, Pileg, dan Pilpres, politik transaksional menjadi salah satu topik yang dibincang dalam forum seminar Munas Tarjih Muhammadiyah.
Hal ini disampaikan oleh Prof. Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dalam konferensi pers yang dihelat di Gedung Iqra Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Selasa, 23 Januari 2018.
“Kita menghendaki Pilkada, Pilpres, dan Pileg, di Indonesia sedapat mungkin tidak melibatkan uang,” ujar Syamsul Anwar.
Lebih lanjut, Syamsul menilai bahwa politik uang merupakan hal yang dapat membuat pemilih memilih calon yang sesungguhnya.
“Karena uang itu akan menggerus kehendak pemilih yang sesunguhnya. Pemilih tidak akan memilih karena pandangannya,” ujarnya.
Politik uang dianggap sebagai bagian dari hal yang dapat mencederai demokrasi. Maka dari itu, politik uang harus diminimalisasi dalam pilkada.
“Proses politik kita kan lebih banyak melibatkan uang. Jadi money politik itu dalam bentuk tertentu bisa dianggap salah satu bentuk yang dalam agama bisa disebut risywah.”
Maka dari itu, Syamsul mengimbau masyarakat agar dapat menghindari politik uang. Imbauan tersebut bukan hanya untuk kader Muhammadiyah, tetapi semua elemen masyarakat.
“Kita menginginkan agar bukan hanya kader-kader Muhammadiyah, tetapi semua elemen bangga kita juga sedapat mungkin tidak menggunakan money politik,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada Munas Tarjih Muhammadiyah XXX nantinya akan menghadirkan pembicara Prof. M. Din Syamsuddin dengan judul Politik Transaksional dalam Demokrasi Indonesia. Din akan berbicara pada Rabu, 24 Januari 2018 esok.
