SINJAI, POROSMAJU.COM– Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai kembali soroti kemoloran rapat paripurna tentang penyerahan 8 ranperda, Kamis,22/11/18.
Mengenai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai yang dijadwalkan pukul 9.00 yang bertempat di ruangan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai namun nyatanya saat ini baru dimulai pukul 11:04 wita.
Olehnya itu, pengurus Kopel Sinjai Rudi, sangat menyayangkan rapat paripurna ini selalu molor dan inilah bukti DPRD Sinjai, Rudi menilai bahwa mereka belum serius dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyambung lidah masyarakat dan mereka melanggar sumpahnya pada saat dilantik.
Rudi menjelaskan, Sesuai dengqn PP 18 tahun 2018 Setiap Anggota DPRD telah diberikan beberapa tunjangan untuk menunjang aktifitasnya, salah satu diantaranya tunjangan perumahan agar mereka bisa tinggal dekat dengan kantor DPRD supaya mereka tidak terlambat menghadiri persidangan, makanya tidak ada alasan bagi Anggota DPRD itu terlambat menghadiri rapat.
“Jika anggota DPRD abai terhadap mandat yang telah diberikan oleh rakyat, maka itu sudah pasti penghianatan bagi rakyat dan semua fasilitas yang diberikan itu memakai uang rakyat murni dari PAD Masyarakat Kabupaten Sinjai, jadi tidak ada alasan untuk terlambat hadir, keterlambatan sudah mencerminkan perilaku-perilaku koruptif,” terangnya.
Selain itu, Rudi mengatakan, bukan hanya kali ini, tapi setiap ada rapat di DPRD Sinjai pasti dilaksanakan molor tidak tepat sesuai dengan jadwal.
Kopel mendorong masyarakat pada Pileg 2019 tidak lagi memilih anggota dewan incumbent yang malas dan tidak tepat waktu dalam menghadiri rapat begitupun yang rajin studi banding tanpa ada hasil yang kongkrit dan meminta kepada kejaksaan untuk menyelidiki Anggara perjalanan dinas anggota DPRD.
JUMARDI.
