SINJAI, POROSMAJU.COM– Baru-baru beredarnya video keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau salah satu kepala dinas di Kabupaten Sinjai, yang kini menjadi isu hangat dikonsumsi dikalangan masyrakat maupun mahasiswa.
mengingat, hal seperti itu mencedari demokrasi yang dianut di Negara Indonesia.
Hal seperti itu mungkin hanya dianggap hal yang lumrah, karena pada dasarnya, bukan pertama kali terjadi keterlibatan para oknum ASN melakukan kampanye untuk Pasangan Calon (PASLON) ataupun calon legislatif yang ia dukung.
Ketua bidang PTKP HMI Cabang Sinjai, Arfah meminta kepada Bawaslu Sinjai untuk segera mengambil langkah untuk menindaki ASN yang terlibat dengan politik praktis.
Apalagi sudah berkekuatan hukum dengan adanya bukti fisik/video yang beredar.
“Jika tidak ada tindakan kepada Bawaslu Sinjai yakin dan percaya akan adanya sebuah teriakan muncul dipermukaan karena ketidak percayaan lagi amanah yang di berikan kepada Negara maupun masyrakat Sinjai. Mengingat, tidak adanya tindakan tegas dari Bawaslu Kabupaten Sinjai, atau memang Bawaslu bekerjasama dengan pihak ASN tersebut,” tegas Arfah.
Padahal sudah jelas, tentang pelarangan keterlibatan, dan ikut sertaan dalam berkampanye ASN.
“Undang -undang Nomor 7, tahun 2017, tentang larangan khusus, dan juga diperjelas di hiruf F pasal 280, ayat 2” imbuhnya, Senin, (11/3/2019).
Arfa berharap, Bawaslu bertindak tegas kepada ASN yang melanggar.
“Atau memang Bawaslu Kabupaten Sinjai tidak punya nyali sehingga hanya mampu menikmati kehangatan ber-AC di dalam ruanganya,” kuncinya.(Tim/Redaksi).
