POROSMAJU, MAKASSAR- Makassar jadi tuan rumah pelaksanaan City Sanitation Summit (CSS) XVII. Acara ini juga dirangkaikan dengan Munas III Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Selasa-Kamis, 12- Desember 2017, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang karib disapa DP, berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dengan melahirkan sebuah rekomendasi yang membangun Indonesia ke depan.
DP menyebut, kendala pemerintah daerah perihal sanitasi dan drainase, kota, dan kabupaten karena seringkali pemerintah pusat harus turut menyetujui. Ia berharap, seluruh pemerintah kota dan kabupaten yang hadir dalam acara ini dapat menyetujui sebuah rekomendasi perihal pengelolaan sanitasi yang akan diberi nama “Deklarasi Makassar”.
“CSS perlu menyelesaikan banyak masalah-masalah, baik tentang otoritas. Persoalan otoritas saja jadi persoalan besar, maka saya berharap ada kesepakatan di antara kita, perlu aspirasi bersama misalnya kita minta pengelolaan drainase itu diberikan ke kota,” ungkap Danny.
Hal ini, lanjut Danny karena seringkali pihak pemkot menerima laporan sebuah masalah dari warga, namun masalah tersebut merupakan otoritas pemerintah pusat.
“Misalnya, saat menerima laporan genangan di suatu tempat, itu akan sangat sulit diatasi sementara tempat penyebab genangan panjang itu rata-rata menjadi otoritas pemerintah pusat. Kanal otoritas pemerintah pusat, drainase primer otoritas pemerintah provinsi, sementara kota hanya kebagian sekundernya,” keluh DP.
Sementara itu, Ketua Umum AKOPSI, M. Rizal Efendy yang juga Walikota Balikpapan mengungkapkan, alasan memilih Makassar sebagai tuan rumah Munas III AKOPSI karena Makassar dianggap sebagai kota percontohan bagi kota-kota lain.
“Alasannya, Makassar pertumbuhan ekonominya tetap tinggi di Indonesia. Kemudian kedua Makassar juga sebagai champion-nya AKOPSI yang baru-baru menerima penghargaan sebagai kota terbersih,” ungkap Rizal.
Kegiatan ini juga dihadiri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati, Direktur Pengembangan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Kementerian PUPR, Dodi Krispatma, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Bappenas RI Tri Dewi Virgiyanti, serta sejumlah wali kota, bupati, wakil wali kota, dan wakil bupati, se-Indonesia anggota AKKOPSI.
.
