POROSMAJU.COM, JAKARTA- Dikawal oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pemerintah berjanji akan mengevaluasi kebijakan wajib registrasi nomor telepon seluler yang berlaku efektif sejak kemarin, Kamis 1 Maret 2018.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus efisiensi industri. Rudiantara mengungkapkan bahwa
Poin pertama, katanya, adalah pemblokiran dilakukan secara bertahap untuk mengakomodasi para pengguna yang kesulitan melakukan registrasi.
“Saya akan review ini semua,” ungkap Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 2 Maret 2018.
Menanggapi permasalahan ketidakcocokan antara nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sering terjadi, dia menyarankan agar warga menggunakan nomor yang terdapat di KK ketika melakukan registrasi.
“Hal ini menjadi bagian review. Sampai sekarang Ada 200 juta lebih yang sudah berhasil. Rasanya sih mayoritas akan selesai,” ujar Menkominfo.
Proses blokir, dikatakannya, sangat terkait dengan kapasitas masing-masing operator dan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, Rudiantara menuturkan jumlah nomor yang diblokir setiap operator berbeda-beda.
Menkominfo menambahkan bahwa apabila program ini telah tuntas, maka dirinya yakin tidak ada lagi sms penipuan atau tawaran kredit karena semua pemilik nomor bisa dilacak melalui operator.
Sebelumnya, operator hanya bisa melacak lokasi dari nomor tersebut. Namun jika peraturan ini diberlakukan, penegak hukum juga bisa dengan cepat melacak aksi kejahatan.
“Kalau sudah bersih datanya, perkiraan itu Mei ya. Nanti lebih mudah dilacak kayak penawaran kartu kredit gitu. Kalau ini nantikan bisa ditelusuri oleh penegak hukum.” terangnya.
