POROSMAJU.COM, MAKASSAR – Sekretaris DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar menegaskan, pertanggungjawaban dana reses harus disertai dokumentasi reses, daftar hadir masyarakat yang mengikuti reses, dan total jumlah pengeluaran selama reses.
“Jadi kalau tidak ada itu, terpaksa kita tahan dana resesnya, dan tidak boleh diambil,” kata Adwi, Senin, 12 Maret 2018.
Selain itu, pihaknya juga akan menahan dana reses anggota dewan yang tidak melakukan reses secara utuh.
“Jadi konsekuensinya adalah dana reses tidak diterima utuh kalau resesnya bolong-bolong. Jadi dikalkulasi perhari dengan total jumlah biaya yang dikeluarkan,” kata Adwi.
Hal ini terkait tidak aktofnya anggota dewan dalam reses kedua DPRD Makassar masa sidang kedua tahun 2017 yang berlangsung Senin 5 hingga Sabtu 10 Maret lalu.
Dilaporkan, sejumlah anggota dewan tidak mengikuti kegiatan reses, baik itu reses gabungan daerah pemilihan (dapil) maupun reses perseorangan.
Dana reses yang digunakan perorang anggota dewan berkisar Rp30 juta setiap reses.
