POROSMAJU.COM, JAKARTA- Eksekusi TKI di Arab Saudi Zaini Misrin, yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia, membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat suara.
Ia secara tegas meminta pemerintah memperbaiki sistem pendataan tenaga kerja Indonesia dengan menggunakan sistem digital. Hal itu disampaikan Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.
“Saya mengusulkan kontrol pekerja migran kita seharusnya dilakukan melalui jaringan digital, baik itu melalui media sosial maupun komunikasi privat yang sebenarnya itu murah,” ujar Fahri.
Melalui data jaringan digital, Fahri menilai pemerintah akan memiliki data yang terperinci terkait kondisi nyata TKI yang tersebar di berbagai negara. Dengan demikian, eksekusi mati tanpa pemberitahuan bisa dihindari.
Ditambahkannya lagi bahwa penggunaan aplikasi digital untuk pendataan TKI di seluruh negara sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang rawan terjadi eksekusi mati.
“Maka metode kita adalah memperbaiki proteksi pekerja kita di luar negeri. Biar ada mitigasi, mulai dari dia delik dituntut, kita melakukan total diplomacy,” lanjut Fahri.
Meskipun di Arab ada hukuman mati, ia berpendapat bahwa pemerintah bisa melakukan komunikasi supaya pekerja yang memberikan devisa kepada negara itu bisa dilindungi.
Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia telah melayangkan protes resmi kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi atas eksekusi hukuman mati kepada Zaini Misrin, asal Bangkalan, Madura.
Tidak hanya itu, rencananya, Duta Besar RI di Arab Saudi akan melayangkan nota protes dari Indonesia langsung ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
