POROSMAJU.COM, JAKARTA– Saat ditanyai perihal dua menterinya yang disebut oleh tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, bahwa turut menerima uang, Jokowi menyilakan keduanya diperiksa asal ada bukti hukum yang kuat.
“Negara kita ini negara hukum, ya. Negara kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” kata Jokowi dilansir detikcom, Jumat, 23 Maret 2018.
Jokowi mengatakan, kedua menterinya itu harus berani bertanggung jawab jika memang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
“Semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti yang kuat,” tegas Jokowi.
Diketahui, pada sidang pemeriksaan kasus KTP elektronik, Kamis, 22 Maret 2018 kemarin, Setya Novanto menyebut kedua menteri Jolowi, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang sebesar US500 ribu.
Setya menyebut uang itu diberikan oleh Made Oka, salah satu tersangka kasus korupsi KTP elektronik.
