POROSMAJU.COM, MAKASSAR – Sopir daring (online) Makassar menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulsel. Aksi tersebut sebagai bentuk protes pasca disahkannya Permenhub Nomor 108 tahun 2017, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Pihak sopir daring ini menganggap bahwa aturan tersebut cenderung akan merugikan dan meresahkan stabilitas sosial masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan transportasi berbasis aplikasi.
“Kita semua tahu bahwa hakikat peraturan itu dibuat untuk menjadi pelayan bagi umat manusia, terkhususnya bagi para driver (sopir) transportasi yang berbasis aplikasi,” kata Syarif, koordinator lapangan aksi.
Maka dari itu, pihak sopir daring Makassar ingin agar peraturan tersebut dicabut atau setidaknya direvisi sehingga tidak menyulitkan masyarakat, terkhusus mereka yang menggantungkan diri dari pekerjaan sopir daring.
“Sehingga kami mendesak Kemenhub untuk segera membatalkan peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017. Kami juga meminta pihak terkait dalam hal ini pihak pemerintah Indonesia, untuk segera membuat regulasi antara pihak driver online dengan pihak perusahaan transportasi online,” ungkapnya.
